Kamis, 17 November 2016

PEMILIKAN, PENGUASAAN DAN PEROLEHAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING PASCA TERBITNYA PP NOMOR 103 TAHUN 2015 DAN PERMEN ATR/KA.BPN NO. 29 TAHUN 2016

PEMILIKAN, PENGUASAAN DAN PEROLEHAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING PASCA TERBITNYA PP NOMOR 103 TAHUN 2015                                                                                   DAN PERMEN  ATR/KA.BPN NO. 29 TAHUN 2016
Oleh: Alwesius, S.H., M.Kn


A.          Pendahuluan

Pada prinsipnya hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional kita bagai orang asing untuk menguasai dan memiliki tanah di Indonesia adalah “Hak Pakai”.  Ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah oleh orang asing untuk keperluan rumah tinggal saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan R7umah Tinggal atau Hunian Untuk Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (PP 103,2015) pengganti dari   Peraturan Pemerintah  Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.(PP 41/1996), dan sel;anjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 29 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelapasan, Atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang  berkedudukan di Indonesia (Permen 29/2016).

Yang menjadi pokok permasalahan adalah orang asing yang bagaimana yang dapat memiliki rumah tinggal atau hunian di Indonesia?  Apakah ada ketentuan atau persyaratan mengenai rumah tinggal yang dapat dimilikinya dan bagaimana cara memperoleh rumah tinggal tersebut?


B.          Orang asing yang dapat memiliki rumah tinggal di Indonesia

Menurut UUPA dan PP No. 40 tahun 1996, orang asing yang berkedudukan di Indonesia     dapat mempunyai tanah di Indonesia dengan Hak Pakai.
PP 103/2015 membatasi  pemilikan tanah bagi orang asing. Orang asing hanya dapat memiliki tanah di Indonesia hanya untuk keperluan rumah tinggal atau hunian. 
Orang asing yang dapat mempunyai rumah tinggal atau hunian tersebut adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia.  Orang asing yang berkedudukan di Indonesia menurut PP 103/2015 adalah   orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. dan merupakan pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.          Rumah Tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing adalah :
a.            Rumah Tunggal, di atas tanah:

1)           Hak Pakai; 
2)           Hak Pakai atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau
3)           Hak Pakai yang berasal dari perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.

b.            Sarusun yang:
1)           dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai;
2)           berasal dari perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
(Pasal 4 PP 103/2015 jo Permen 29/2016)

Rumah tinggal atau hunian yang dapat dimiliki adalah Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pembelian unit baru  (Pasal 5 PP 103/2015), yang dibeli langsung dari pengembang atau pemilik tanah dan bukan berasal dari tangan kedua (Pasal 2 Permen 29/2016) .
Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.(Pasal 1 angka 2 PP 103/2015)

Rumah tempat tinggal atau hunian tersebut diberikan dengan batasan harga minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen 29/2016). Selain batasan harga minimal, untuk rumah tempat tinggal juga dibatasi dengan ketentuan:
a.            1 (satu) bidang tanah per orang/keluarga; dan
b.            tanahnya paling luas 2.000 (dua ribu) meter persegi.
 (Pasal 5 Permen 29/2016)

Dalam keadaan tertentu yang mempunyai dampak positif luar biasa terhadap ekonomi, maka pemberian rumah tempat tinggal dapat diberikan dengan luas lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan izin Menteri. (Pasal 5 ayat 3 Permen 29/2016)

D.          Cara Memperoleh Rumah Tinggal Oleh Asing

Apabila rumah tinggal atau sarusun tersebut berdiri diatas tanah hak pakai maka orang asing dapat memperoleh rumah tinggal atau sarusun melalui PEMBELIAN LANGSUNG  dari PENGEMBANG  atau PEMILIK TANAH, dengan menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT yang berwenang, dengan atau tanpa didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris.
Apabila rumah tinggal tersebut berdiri di atas Hak Pakai atas tanah hak Milik maka pemilikan rumah tinggal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dihadapan PPAT yang berwenang, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

E.          Perolehan tanah oleh orang asing jika yang tersedia Tanah Hak Milik atau Tanah Hak Guna Bangunan (HGB)

Oleh karena orang asing hanya boleh memiliki tanah dengan status  Hak Pakai maka jika yang tersedia adalah tanah Hak Milik atau HGB tentunya sebelum dilakukan jual beli atas tanah tersebut terlebih dahulu dilakukan Perubahan hak atas tanah Hak Milik atau HGB tersebut menjadi Hak Pakai dengan mengajukan permohonan perubahan hak kepada pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat). Setelah Hak Milik atau HGB tersebut diubah menjadi Hak Pakai baru kemudian dilakukan jual beli dihadapan PPAT yang berwenang.
Untuk menjamin kepastian bagi para pihak agar jual beli tersebut benar-benar terlaksana maka terlebih dahulu dibuat Perjanjian Untuk Melakukan Jual Beli antara Penjual (Pemilik Tanah) dengan Pembeli (Orang asing), yang didalamnya tentunya mengatur perihal perubahan hak tersebut dan pelksanaan jual belinya.
  
F.           Terjadinya Hak Pakai dalam  Perolehan Tanah oleh Orang Asing atas Rumah Tinggal yang berdiri di atas Tanah Hak Milik atau HGB menurut Permen ATR No. 29 Tahun 2016 dan

Pasal 6 ayat 1 Permen ATR No. 29 Tahun 2016 memungkinkan dilaksanakannya jual beli dihadapan PPAT,  sekalipun tanah yang tersedia yang akan dibeli oleh orang asing masih berstatus tanah Hak Milik atau HGB. Dan selanjutnya setelah dilakukannya pembuatan AJB dalam kedaan tanahnya masih berstatus Hak Milik atau HGB, pada saat dilakukannyan pendaftaran atas peralihan hak karena jual beli tersebut,  Tanh Hak Milik atau HGB tersebut menjadi Tanah Negara yang langusng diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai kepada Orang Asing yang bersangkutan.

Perubahan Hak Milik dan HGB menjadi Hak Pakai, demi hukum terjadi langsung sesuai dengan asas  bahwa macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh seseorang mengikuti status subyek hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permen ATR No. 29 Tahun 2016. Pendaftaran perubahan hak tersebut  merupakan proses administrasi dan tidak mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara subyek hak dengan haknya. (Pasal 10 Permen ATR No. 29 Tahun 2016)

Pasal 11  Permen ATR No. 29 Tahun 2016 menentukan permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik dan HGB menjadi Hak Pakai diajukan oleh yang bersangkutan, atau kuasanya, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, dengan disertai:
a.            blanko permohonan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah, yang berlaku sebagai keterangan melepaskan hak atas tanah semula;
b.            Sertipikat Hak Milik atau  HGB yang dimohon perubahan haknya; 
c.             Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang, apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh Orang Asing dalam suatu pelelangan umum;
d.            surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila Hak Milik atau HGB tersebut dibebani Hak Tanggungan;
e.             bukti sah pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
f.              bukti identitas pemohon.

Berdasarkan permohonan pendaftaran perubahan hak tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor biaya pendaftaran sesuai dengan tarif  PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Setelah diterima tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran tersebut Kepala Kantor Pertanahan mendaftar perubahan Hak Milik atau HGB menjadi Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 Permen ATR No. 29 tahun 2016)

Pendaftaran perubahan Hak Milik atau HGB menjadi Hak Pakai  dilakukan dengan cara:
a.            mencoret kata-kata dan nomor Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan berikut seluruh daftar-daftar dan peta-peta hak tanah dan bidang tanah terkait, dan menggantikannya dengan katakata dan nomor Hak Pakai;
b.            dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah dituliskan kata-kata: “Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor: ... /................. ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”;
c.             Perubahan tersebut  ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
(Pasal 13 Permen ATR No. 29 Tahun 2016)

G.         Terjadinya Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun dalam  Perolehan Unit Hunian berupa Hak Milik Atas satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah HGB atau Tanah Hak Pengelolaan menurut Permen ATR No. 29 Tahun 2016 dan


Pasal 6 ayat 2 Permen ATR No. 29 Tahaun 2016 memungkinkan dilaksanakannnya jual beli di hadapan PPAT atas Sarusun yang dibangun di atas HGB atau Hak Pengelolaan. Dan selanjutnya setelah dilakukannya pembuatan AJB, pada saat dilakukannya pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan,  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun kepada Orang Asing yang bersangkutan.

Pendaftaran perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun tersebut dilakukan dengan cara:
a.            mencoret kata-kata dan nomor Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan berikut seluruh daftar-daftar dan peta-peta hak tanah dan bidang tanah terkait, dan menggantikannya dengan kata-kata dan nomor Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun;
b.            dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dituliskan kata-kata: “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: ... /.................  ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, dilepaskan dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun Nomor: ... /...................... ”.
c.             Perubahan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
(Pasal 14 Permen ATR No. 29 Tahun 2016)

Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama di mana Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun ini berada, tetap dan tidak perlu dilakukan perubahan pencatatannya pada Buku Tanah dan Sertifikat serta daftar-daftar dan peta-peta yang bersangkutan, karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun.
Dalam hal kepemilikan seluruh Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam suatu bangunan gedung bertingkat beralih atau dialihkan kepada Orang Asing, maka Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai.
Dalam hal Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat tersebut merupakan Hak Guna Bangunan, maka di dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan dituliskan kata-kata: “Hak Guna Bangunan Nomor: ... /................. ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”.
Dalam hal Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat tersebut  merupakan Hak Pengelolaan, maka di dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Pengelolaan dituliskan kata-kata: “Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, maka atas Hak Pengelolaan Nomor: ... / ........... dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”.
Jangka waktu berlakunya Hak Pakai tersebut adalah sisa jangka  waktu berlakunya Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun.
(Pasal 15 Permen ATR No. 29 Tahun 2016)  


H.         Permasalahan hukum terkait terjadinya Hak Pakai menurut Pasal 6 Permen ATR No. 29 Tahun 2016






1.            Terjadinya Hak Pakai yang didahului dengan pelaksanana jual beli tanah Hak Milik kepada Orang Asing

Sebagaimana telah diuraikan di dalam huruf  F, Pasal 6 Permen ATR no. 29 Tahun 2016 memungkinkan dilaksanakannya jual beli tanah dihadapan PPAT dalam pembelian tanah oleh orang asing, sekalipun tanah tersebut masih berstatus tanah Hak Milik. Dan selanjutnya pada saat pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tanah hak milik tersebut menjadi Tanah Negara dan langusng diubah haknya menjadi Hak Pakai yang diberikan kepada orang asing.

Permasalahan terkait hal tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 UUPA, apabila tanah Hak Milik dipindahtangankan kepada orang asing maka akan mengakibatkan jual belinya batal demi hukum, tanahnya jatuh pada negara dan semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat diminta kembali. Selengkapnya Pasal 26 ayat 2 UUPA menentukan:
“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

Apabila jual belinya batal demi hukum, apakah dimungkinkan dilakukannya pemberian hak kepada pihak pembeli (orang asing)?


2.            Terjadinya Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun dari perubahan Hak Milik atas satuan Rumah Susun di atas Tanah HGB 

Terkait dengan pelksanana jual beli Hak Milik atas Sarusun di atas HGB dan kemudian pada saat dilakukannya pendaftaran Hak Milik atas Sarusun tersebut diubah menjadi Hak Pakai atas Sarusun, terdapat permasalahan sebagai berikut:
a.            Apakah dimungkinkan suatu peraturan Menteri menerbitkan lembaga baru berupa Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun?
b.            Pemilikan Hak Pakai atas Sarusun tersebut meliputi juga pemilikan bersama atas Tanah Bersama yang berstatus Hak Guna Bangunan, apakah dimungkin orang asing memiliki tanah HGB ?

Dengan adanya permasalahan tersebut maka para PPAT harus berhati-hati di dalam melaksanakan pembuatan akta jual beli tersebut karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, apalagi apabila jika tanah dan banguna rumah tinggal atau Hak pakai atas sarusn tersebut dijadikan jaminan utang kepada Kreditor/Bank.

Sekian, semoga bermanfaat
Salam
Alwesius, SH, MKn

Selasa, 15 November 2016

PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh : Alwesius, SH,Mkn

1.            Pendahuluan
Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan   Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang terkait dengan  gugatan mengenai Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang diajukan oleh Ike Farida. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,    Perjanjian Perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka.
Namun demikian dengan adanya Putusan Mahmah Konstitusi tersebut, Notaris tidak serta merta dapat melayani permintaan pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan. Masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengann pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain berupa:
a.            Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga?
b.            Bagaimana tatacara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan?
c.             Sejak kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan?

2.            Pengertian Perjanjian Perkawinan
Jika kita melihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan maka tidak terdapat pengertian yang jelas mengenai perjanjian perkawinan. Oleh karena itu banyak para ahli yang memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan.
Dari berbagai perngertian yang diberikan oleh para ahli tersebut, penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda/harta kekayaan mereka, dengan menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang.

3.            Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan
Ada perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan. Menurut ketetntuan Pasal 147 KUHPerdata, dengan ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPerdata menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.  
UU Perkawinan mengatur perihal perjanjian perkawinan hanya di dalam satu pasal yaitu Pasal 29. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangusng perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.  
Dengan demikian terlihat ada perbedaan ketentuan mengenai pembuatan perjanjian menurut KUHPerdata dan UUPerkawinan, yaitu:
1)           Menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan menurut UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, jadi bisa dibuat dengan akta notaris atau dibuat dibawah tangan;
2)           Menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangusngkan, sedangkan menurut UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;
3)           Menurut KUHPerdata, sepanjang perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun juga, sedangkan menurut UU Perkawinan, prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah sepanjang perkawinana  kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.  
4.            Pencatatan Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri tersebut kemudian harus dicatat, agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatat tiad mengikat pihak ketiga akan tetapi  hanya mengikat para pihak yang membuatnya.
Menurut 152 KUHPerdata, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan tersebut dilangusngkan. Apabila tersebut perkawinan dilangusngkan diluar negeri maka pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di Kantor Paniteran Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan tersebut dicatat.   
Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawin. Menurut penulis “disahkan” dalam kalimat etentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan tidak berarti apabila perjajina kawin tersebut tidak sisahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah.Menurut  “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.
Pencatatan perjanjian perkawinan seteklah berlakunya UU Perkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama.

5.            Pembuatan Perjanjian Perkawinan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
a.            Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat Sepanjang Perkawinan Suami Isteri
Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan.  Apabila sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja maka kini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka.
Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan   atau mereka dapat meminta bantuan notaris   untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan tersebut.
Berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tentunya Notaris tidak serta begitu saja memberikan bantuannya untyuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

b.           Bentuk  Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan
Jika kita melihat ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUHPerdata maupun pendapat para ahli, maka dapat kita ketahui ada beberapa bentuk perjanjian perkawinan, antara lain:
1)           Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda atau harta terpisah berupa apapun juga;
2)           Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi;
3)           Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan;
Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda dibuat dengan maksud agar dinatara suami isteri tidak terdapat harta persatuan berupa apapaun juga. Jadi semua harta yang dibawa kedalam perkawinan maupun semua harta atau penghasilan yang diperoleh sepanjang perkawinan, darimanapun harta tersebut berasal dan aappun sebab perolehannya merupakan milik pribadi/harta pribadi pihak yang membawa atau memperolehnya.
Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi dibuat dengan maksud agar semua harta yang dibawa ke dalam perkawinan, demikian juga harta yang diperoleh dari warisan atau hibah tetap merupakan milik pribadi pihak yang membawa atau memperolehnya, sementara segala keuntungan dan kerugian sepanjang perkawinan dibagi dua dinatara suami isteri masing-masing dengan bagian yang sama besarnya.
Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan, hampir sama dengan perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi. Perbedaannya adalah bahwa didalam perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan, yang dibagi dua diantara sumai siteri adalah hasil dan pendapatannya saja (keuntungan), sedangkan apabila di dalam perkawinan tersebut terdapat kerugian (lebih besar utang/beban dari pada penghasilan) maka utang tersebyut ditanggung dan dibayar oleh suami.
Disamping bentuk-bentuk perjanjian perkawinan sebagaimana diuraikan diatas tentunya masih ada berbagai bentuk perjanjian perkawinan lain. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya bentuk perjanjian perkawinan yang mana yang akan dibuat oleh suami oisteri sepanjang perkawinan mereka tergantung dari tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Namun apabila kita melihat latar belakang dari adanya tuntutan nonya Ike Farida yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya yang diinginkan untuk dibuat adalah perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda atau perjanjian perkawinan harta terpisah berupa apapun juga, agar Warga Negara Indonesia yang melangusungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing dapat tetap membeli tanah denganstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam perkawinan mereka.       
c.             Pembuatan Perjanjian  Perkawinan Sepanjang Perkawinan Tidak Boleh Merugikan Pihak Ketiga
Oleh karena pembuatan pembautan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut maka tentunya pembautan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan.
Putusan Mahkamah konstitusi maupun UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. UU Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjajian kawin tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjkanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Alangka tidak adilnya seandainya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tersebut nerugikan pihak ketiga,  kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan tersebut pihak ketiga terikat atas perjanjian perkawinan tersebut, sementara perjanjian perkawinan tersebut merugikan dirinya.
Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut sudah seharusnya terdapat tatacara yang harus ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh suami isteri   sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut menurut pendapat penulis, sepanjang belum diatur tatacara tersebut maka sebaiknya para notaris di dalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca.  

d.           Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan
Di atas telah diuraikan bahwa untyuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai  ketentuan Pasa 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  Lalu bagaimana dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan.
Jika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangusngkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangusngkan.” menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa  berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
Sehubungan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tersebut maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila perjanjian perkawinan berlaku terhitung sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat menurut penulis tidak akan membawa banyak permasalahan hukum terkait dengan adanya pembautan perjanjian perkawinan tersebut, sebab perjanjian perkawinan tersebut hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.
Apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan maka akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan status harta benda yang telah ada sebelumnya yang menurut hukum merupakan harta bersama/harta gono gini suami isteri karena diperoleh sepanjang perkawinan. Apakah harta benda yang semula statusnya sebagai harta bersama/harta gono gini, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan dan mulai berlaku terhitung sejaka perkawinan dilangusngkan, demi hukum beruba statusnya menjadi harta pribadi pihak yang memperolehnya atau para pihak harus melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan pemisahan dan pembagian harta untuk menentukan status baru atas harta tersebut. Hal ini tentunya tidak dimungkinkan karena pemisahan harta tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penetapan pengadilan.
Dengan adanya permasalahan tersebut, menurut penulis seandainya ada suami isteri yang hendak membuat perjanjian perkawinan, sebaiknya para notaris menyarankan agar para pihak sepakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal dibuatnya perjanjian perkawinan.

e.             Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan
Sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan berlakunyan UU Perkawinan, pencatatan perkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.  Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan/Nikah, yaitu di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
Namun demikian harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Kenapa demikian? Ini terjadi karena ternyata ada pejabat  kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihak pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.
Pencatatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tatacara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Mentyeri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.
Sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan. Dan apabila perjanjian perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku dianatara para pihak. Berkaitan dengan hal ersebut maka para notaris di dalam pembuatan akta-akta kepemilikan (pemindahan hak maupun penjaminan) tetap wajib meminta persetujuann dari pasangan kawin dari yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.   

6.            Penutup

a.            Simpulan
Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1)           Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan;
2)           Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pigak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, misalnya dengan melakukan pengumukman di surat kabar yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangusngkan yang peredarannya luas.
3)           Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangusngkan, akan tetapi para pihak dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan tersebut saat mulai berlaku perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawiann tersebut.
4)           Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepnjang perkawinan masih menjadi persoalan karena belum adanya ketentuan mengenai pencatatannya. Oleh karena masih adanya permasalahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, dapat mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pencatatan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatat mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

b.           Saran

1)           Pemerintah segera membuat peraturan yang mendukung terlaksananya ketentuan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2)           Para notaris di dalam menerima pembauatn akta perjanjian perkawinan yang dilangusngkan sepanjang perkawinan hendaknya berhati-hati, oleh karena walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dibolehkannya pembutan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan, akan ttapi masih ada kendala atau permasalahan terkait dengan pembutan perjanjian perkawinan tersebut, khusunya terkait dengan pembutan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga dan juga terkait dengan pencatatannya.
3)           Jika terdapat pembuatan akta kepemilikan (pemindahan hak atau penjaminan)  dan penghadap menunjukkan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan atas perjanjian perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan maka terhadap perbuatan hukum pemilikan tersebut kita harus tetap memandang bahwa dinatara mereka tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum tersebut penghadap harus memperoleh persetujuan dari pasangan kawinnya.
4)           Terkait dengan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, sebaiknya para notaris menyarankan kepada para pihak agar mereka sepakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal perkawinan.
Semoga bermanfaat
Salam
Alwesius,SH,MKn

Kamis, 04 Agustus 2016

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

RAPAT  UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
Oleh : Alwesius, SH, MKn
Ka.Bid. Program Pendidikan dan Magang PP INI



1.             PENGATURAN

Perihal RUPS PT diatur di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal  91 UU No. 40 tahun 2007 (UUPT)

2.             TEMPAT RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 UUPT, pada prinsipnya RUPS diadakan di TEMPAT KEDUDUKAN. Namun demikian RUPS juga dapat dilaksanakan di luar tempat kedudukan Perseroan, yaitu DITEMPAT PERSEROAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA YANG UTAMA  sebagaimana ditentukan dalam AD.

Jadi jelas tidak mutlak RUPS harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan.

Untuk perseroan Terbuka, disamping di tempat tersebut diatas RUPS juga dapat dilaksanakan di TEMPAT KEDUDUKAN BURSA dimana saham Perseroan tersebut dicatat. (Pasal 76 ayat 2 UUPT).

Dan tempat-tempat RUPS tersebut Tempat RUPS harus terletak di wilayah negara RI. (pasal 76 ayat 3 UUPT)

PENGECUALIANNYA:

RUPS dapat dilaksanakan dimanapun diseluruh wilayah Republikj Indonesia,  diluar tempat-tempat tersebut diatas apabila:

a.              Jika semua pemegang saham hadir/diwakili dalam RUPS (Pasal 76 ayat 4 UUPT);
b.             Putusan RUPS disetujui dengan SUARA BULAT. (pasal  76 ayat 5 UUPT)

3.             MACAM RUPS

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (Pasal 78 ayat 1)

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (pasal 78 ayat 2)

4.             PERMINTAAN UNTUK DIADAKANNYA RUPS

Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS.

Permintaan RUPS dapat diajukan oleh:

a.              1 (satu) orang atau lebih pemegang saham, yang mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara.
b.             Dewan Komisaris
(pasal 79 ayat 2 UUPT)

5.             PEMANGGILAN RUPS.

KEWAJIBAN DIREKSI UNTUK MELAKUKAN PEMANGGILAN

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan tersebut diterima. (pasal 79 ayat 5 UUPT).

Jika tidak maka Dewan Komisaris mengajukan  kembali permintaan tersebut (untuk huruf a) atau melakukan pemanggilan sendiri (untuk huruf b), dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung tanggal permintaan RUPS diterima. (pasal 79 ayat 6 dan ayat 7 UUPT)

Jika Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan maka pemegang saham ybs dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN untuk menetapkan pemberian izin melakukan pemanggilan RUPS. (pasal 80 ayat 1UUPT)

RUPS hanya boleh membicarakan mata acara yang ditetapkan oleh Ketua PN. (pasal 80 ayat 5 UUPT)

Penetapan Ketua PN bersifat FINAL dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. (pasal 80 ayat 6 UUPT)

Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau PK. Ketentuan ini dimaksud kan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.(Penjelasan pasal 80 ayat 6 UUPT)

Jika Ketua PN menolak maka dapat diajukan Kasasi ke MA. (pasal 80 ayat 7 UUPT)

Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan hanya kasasi, dan tidak dimungkinkan PK. (Penjelasan pasal 80 ayat 7UUPT)

JANGKA WAKTU PEMANGGILAN.

Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (pasal 82 ayat 1 UUPT)

SARANA PEMANGGILAN

Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. (pasal 82 ayat 2 UUPT)

HAL-HAL YANG DICANTUMKAN DI DALAM PANGGILAN RUPS

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan  bahwa  bahan  yang  akan  dibicarakan  dalam  RUPS  tersedia  di  kantor Perseroan  sejak  tanggal   dilakukan   pemanggilan  RUPS  sampai  dengan  tanggal  RUPS diadakan.(Pasal 82 ayat 3 UUPT)  
PANGGILAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 82 AYAT 1, AYAT 2 DAN AYAT 3, TIDAK SAH

Pasal 82 ayat 5 UUPT menentukan dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua  pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Jadi jelas bahwa apabila panggilan RUPS melanggar ketentuan menegnai jangka waktu panggilan, sarana panggilan serta isi yang harus dicantumkan di dalam panggilan maka RUPS TIDAK SAH, kecuali RUPS semua pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah hadir/ diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS disetujui dengan suara bulat.


6.             HAK SUARA DAN PENGATURAN OLIGARKIS

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali AD menentukan lain.                 (pasal 84 ayat 1 UUPT)

Contoh pengaturan Oligarkis adalah pembagian saham dalam saham prioritas dan   saham biasa.

Berkaitan dengan pengaturan oligarkis tersebut  perlu diperhatikan bahwa tidak dibenarkan adanya ketentuan dalam AD Perseroan yang mensyaratkan bahwa anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris hanya dapat diberhentikan apabila hal itu disetujui oleh jenis saham tertentu (saham prioritas). Pengaturan demikian  memberikan hak veto kepada jenis saham tertentu, hal mana bertentangan dengan  hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka berdasarkan  ketentuan Pasal 105 dan 119

Pengaturan hak suara melalui suatu perjanjian antara para pemegang saham (Voting agreement) pada dasarnya dapat dibenarkan. Mengingat bahwa hak suara diberikan kepada pemegang saham oleh UUPT agar ia dapat menjaga kepentingannya sebagaimana ia kehendaki, sehingga pemegang saham pada dasarnya bebas mengikat dirinya berkenaan dengan cara pelaksanaan hak suara yang ia miliki dalam suatu perjanjian hak suara.

Sekalipun kelihatannya perjanjian semacam ini membatasi kebebasan pemegang saham, akan tetapi sesungguhnya kebebasan itu tetap ada.Pemegang saham yang telah membuat perjanjian tersebut tetap bebas mengelaurkan suaranya, sekalipun jika suaranya tersebut bertentangan dengan perjanjian yang bersangkutan, suaranya tetap sah sekalipun ia telah melanggar perjanjian yang bersangkutan. (Fred B.G. Tumbuan)

7.             SAHAM YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK SUARA.

Hak suara tidak berlaku untuk:

a.              Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan;
b.             Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
c.              Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya  secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
         (Pasal 84 ayat 2 UUPT)

8.             KUASA UNTUK RUPS

Pemegang saham dapat diwakili berdasarkan surat kuasa. (pasal 85 ayat 1UUPT).

Kuasa hanya dapat diberikan kepada satu orang penerima kuasa. (pasal 85 ayat 3 UUPT)

Ketentuan pada pasal 85 ayat 3 ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui  dalam UUPT. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan.
(Penjelasan Pasal 85 ayat 3 UUPT)  

Bagi PT Tbk suara berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
(Penjelasan Pasal 85 ayat 3UUPT)  

ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS dan KARYAWAN  PERSEROAN dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham DALAM PEMUNGUTAN SUARA. (pasal 85 ayat 4 UUPT)

Jika PEMEGANG SAHAM HADIR SENDIRI  dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan TIDAK BERLAKU untuk rapat tersebut. (pasal 85 ayat 5 UUPT)

9.             KUORUM UNTUK SAHNYA RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS   lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. (pasal 86 ayat 1 UUPT)

Misalnya : jumlah saham : 1000 saham maka dalam RUPS harus hadir paling sedikit 501 saham.

RUPS KEDUA

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Kedua.(Pasal 86 ayat 2 UUPT)

Dalam pemanggilan RUPS Kedua  harus disebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (Pasal 86 ayat 3 UUPT)

RUPS KEDUA sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali AD menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(Pasal 86 ayat 4 UUPT)


RUPS KETIGA

Jika juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atau permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS KETIGA.(Pasal 86 ayat 5 UUPT)

Dalam pemanggilan RUPS Ketiga  harus disebutkan bahwa RUPS Kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua PN.  (Pasal 86 ayat 6 UUPT)

Penetapan Ketua PN bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (pasal 86 ayat 7 UUPT)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RUPS KEDUA DAN KETIGA

RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya berlangsung. (Pasal 86 ayat 9 UUPT)

KUORUM BAGI ACARA TERTENTU    :

a.              Perubahan AD : paling sedikit 2/3 (pasal 88 ayat 1 UUPT).
b.             Penggabungan, Peleburan, Akuisisi : paling sedikit   3/4  (pasal 89 ayat 1 UUPT)
c.              Menjaminkan atau menjual sebagaian besar asset PT : paling sedikit    3/4 (pasal  102  ayat 5 jo 89 ayat  1 UUPT)  
d.             Pembubaran PT : paling sedikit  3/4    (pasal 144 jo 89 ayat 1 UUPT)
e.              Perpanjangan jangka waktu, termasuk dalam perubahan AD.(pasal 22 UUPT)

-Masing-masing dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT yang mempunyai hak suara yang sah.

KUORUM UNTUK  RAPAT KEDUA  BAGI ACARA TERTENTU

a.              Perubahan AD = 3/5
b.             Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan = 2/3
c.              Menjaminkan = 2/3
d.             Pembubaran =  2/3

-Masing-masing dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT yang mempunyai hak suara yang sah.

10.     PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Putusan RUPS diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT. (Pasal 87 ayat 1 UUPT)

      Dalam hal musyawarah tidak tercapai maka dilakukan Pemungutan Suara. (Pasal 87 ayat 2 UUPT)

KUORUM UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM HAL TERJADI PEMUNGUTAN SUARA.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih  dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UU dan/atau AD menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar (pasal 87 ayat 2 UUPT)

Misalnya : jumlah suara yang diberikan dalam RUPS : 800 suara maka keputusan sah jika disetujui oleh paling sedikit 401 suara.

KUORUM UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAGI ACARA  TERTENTU :

a.        Perubahan AD : paling sedikit 2/3 (pasal 88 ayat 1 UUPT).
b.       Penggabungan, Peleburan, Akuisisi : paling sedikit   3/4  (pasal 89 ayat 1 UUPT)
c.        Menjaminkan atau menjual sebagaian besar asset PT : paling sedikit    3/4 (pasal  102  ayat 5 jo 89 ayat  1 UUPT)  
d.       Pembubaran PT : paling sedikit  3/4    (pasal 144 jo 89 ayat 1 UUPT)
e.        Perpanjangan jangka waktu, termasuk dalam perubahan AD.(pasal 22 UUPT)

-Masing-masing dari jumlah suara yang sah, yang diberikan dalam RUPS.

KUORUM UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK RAPAT KEDUA

-              Perubahan AD = 3/5 (pasal 88 ayat 3)
-              Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan = 3/4
-              Menjaminkan = 3/4
-              Pembubaran =  ¾

-Masing-masing dari jumlah suara yang sah, yang diberikan dalam RUPS.

11.     RISALAH RAPAT
Setiap penyelenggaran RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.                (pasal 90 ayat 1 UUPT)
Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta notaris.               (pasal 90 ayat 2 UUPT)
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 5 UUPT, risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, yang memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib dinyatakan dalam akta Notaris  paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

12.     KEPUTUSAN DI LUAR RUPS (CIRCULAR RESOLUTION)
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.  (pasal 91 UUPT)
Jika hal ini menyangkut perubahan AD maka ketentuan pasal 21 ayat 5 UUPT juga berlaku untuk keputusan di luar RUPS ini.

Sekian
Semoga bermanfaat.