Selasa, 19 Agustus 2014

PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN OLEH “INP JAKARTA” ALWESIUS, SH.MKn di JAKARTA

PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN OLEH “INP JAKARTA” ALWESIUS, SH.MKn di JAKARTA


LP3H "INP JAKARTA" mengadakan PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PENGETAHUAN PERTANAHAN, yang akan diadakan:
Waktu : Sabtu (tanggal 20 September 2014) dan Minggu (tanggal 21 September 2014) JAM O9.00 - 16.00,Tempat : HOTEL SENTRAL, JLN PRAMUKA, JAKARTA TIMUR, materi:HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK PPAT, dengan konstribusi sebesar Rp. 1.750.000.- (satu tuju ratus lima puluh ribu Rupiah), di transfer ke rekening BCA  no. Rek. 6870326112 atas nama Alwesius,SH.setelah transfer sms konfirmasi telah transfer dan pendaftaran peserta ke 081310438333, bukti transfer di email ke alwesius.notaris@gmail.com atau BBM (PIN 7d4db8000) sebut nama peserta dan nomor hp (sebut PPAT). Informasi dilengkapi dengan KTP. hub. Alwesius (081310438333), sekretariat : Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, Kantor Notaris R. Budi Suryawan P. SH, telp: 021-3100337 (Herry) .Pendaftaran : 21 Agustus - 13 September 2014. Para Peserta memperoleh : Bahan-bahan pelatihan (Hard Copi), 1 x makan siang, 2 x coffebreak. 

Note : PEMBAYARAN AWAL: Pembayaran yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 cukup sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lia ratus ribu rupiah).  

Dapat diikuti oleh semua pihak yang ingin memperdalam pengetahuan teknis pembuatan akta PPAT dan pengetahuan pertanahan, khususnya para lulusan program MKn dan anggota ALB untuk memeprsiapkan diri dalam menghadapi ujian PPAT (jika kelak diadakan oleh BPN RI).


Salam
Alwesius, SH.MKn

Minggu, 17 Agustus 2014

PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS (AKTA PT, YAYASAN, PERJ KREDIT DAN JAMINANNYA)

PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS

LP3H "INP Jakarta" kembali akan melaksanakan PELATIHAN DAN BIMBINGAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS SERTA PEMBAHASAN PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN AKTA2 PERSEROAN TERBATAS, AKTA-AKTA YANG BERKAITAN DENGAN YAYASAN, AKTA2 YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN, yang akan dilaksanakan pada hari SABTU dan MINGGU tanggal 27 dan 28 SEPTEMBER  2014 pukul 08.30 – 15.30, biaya Rp. 1.500.000.- , Pembayaran di transfer ke rek. Bca no. 5735062449 a.n alwesius.(setelah transfer sms ke 08158825748), Bertempat di Hotel Sentral, Jln Pramuka, Jakarta Timur (dalam proses negosiasi). PENDAFTARAN PESERTA : 18 AGustus - 21 September 2014, dengan cara email bukti transfer ke alwesius_notaris@yahoo.co.id, atau bbm (pin BB 7D4DB000) dengan menyebut nama dan wilayah jabatan, no. Telp kantor dan hp. . ASLI BUKTI TRANSFER WAJIB DIBAWAH PADA SAAT PELAKSANAAN DAN DISERAHKAN KEPADA PANITIA UNTUK PENDAFTARAN ULANG.Peserta memperoleh bahan pelatihan dan contoh2 akta, 2 x coffee break dan makan siang.NB: Yang sudah membayar tidak dapat dibatalkan tapi dapat diganti dengan pesewrta lainTks.Tempat terbatas. Salam.Alwesius.SH,MKn

PEMBICARA:

1.  ALWESIUS, SH, MKn
2. DR (Candidat) M.J. WIDIJATMOKO, SH,SpN
3. DR. HABIB ADJIE, SH

MATERI PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA PT
1. Pembuatan Akta Pendirian + Pembahasan pasal2 tertentu yg esensial di dalam AD
2. Pembuatan Akta Perubahan, Perbaikan atau Pembetulan
3. Pembuatan Akta Risalah Rapat + Variasi berbagai keputusan RUPS
4. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat + Contoh RUPS yg dibuat dibawah tangan dan kapan kita membuat akta PKR
5. Pembuatan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat (Sirkuler) + Contoh Penyataan Keputusan para Pemgeng saham di luar RUPS (Sirkuler)
6. Pembuatan akta berkaitan dengan peneyesuaian AD PT dengan UUPT
7. Pembuatan akta untuk mengatasi permasalahan berkitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah expired serta tanggungjawab terhadap perbuatan hukum yg telah mereka lakukan.
8. Pembuatan akta berkaitan dengan adanya pemindahan hak atas saham (jual beli saham, hibah dan penyerahan hak atas saham)
9. Pembuatan akta berkaitan dengan adanya pengambilalihan saham ( akuisisi)
10. Penyelesaian permasalahan dan pembuatan akta berkaitan dengan penyetoran saham diluar setoran tunai (setoran dengan harta tidak bergerak, setoran dengan saham di perusahaan lain, setoran piutang)
11. Dll yang menyangkut berbagai permasalahan berkaitan dengan pembuatan akta PT lainnya.

MATERI PELATHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA YAYASAN

1.       Pembuatan Akta Pendirian Yayasan
2.      Pembuatan Akta berkaitan dengan akta yang didirikan sebelum UU No. 16/2006 tapi tidak ditindaklanjuti pengesahannya sebagai badan hukum ke Menhukham.
3.      Pembuatan Akta berkiatan dengan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001, tapi masih berjalan kegiatannya dan telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 15 A PP No. 2/2013.
4.      Pembuatan Akta berkiatan dengan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001, tapi masih berjalan kegiatan dan memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 37A PP No. 2/2013.
5.      Pembuatan akta berkaitan dengan Yayasan yang didirikan berdasarkan UU No. 16/2006 atau telah memenuhi syarat Pasal 15 A PP No. 2/2013 atau Pasal 37A PP No. 2/2013, tapi ingin dilikuidasi dan dibubarkan.
Catatan :

MATERI PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA PK DAN AKTA2 JAMINAN
1. Pembuatan akta Perjanjian kredit dan pembahasan pasal2 tertentu yang ada di dalam akta PK.
2. Pembuatan akta Perubahan PK atau akta addendum.
3. Pembuatan akta Novasi.
4. Pembuatan akta-akta berlaitan dengan jaminan utang
a. APHT dan SKMHT
b. Akta jaminan Fidusia dan fariasinya berdasarkan obyek serta adanya pemberian jaminan fidusia oleh beberapa Pemberi Fidusia.
c. Pemberian jaminan secara cessie atai obeyk2 tertentu misalnya hak sewa atas kios;
d. Pemberian jaminan Gadai (Gadai saham, gadai deposito)
5. Jaminan berupa Blokir saldo rekening;
6. Jaminan berupa setoran jaminan;
7. Pembuatan akta Pernyataan Kesanggupan (LoU).
8. Pembahasan masalah tertentu berkaitan dengan pembauran akta PK dan akta2 juaminan
9. dll

Sabtu, 09 Agustus 2014

PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS

PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS ---- MASIH ADA TEMPAT

Menyambung pengumuman terdahulu Pelatihan dan bimbingan praktek pembuatan akta2 dan penyelesaian masalah di dalamn pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan terbatas serta Perjanjian Kredit dan akta2 jaminan oleh “INP Jakarta” akan kami laksanakan pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 14 dan 15 Agustus 2014 pukul 08.30 – 15.30, biaya Rp. 1.500.000.- , Bertempat di Hotel Sentral, Jln Pramuka, Jakarta Timur, pendaftaran mulai tanggal 7 – 12 Agustus 2014, dengan cara email bukti transfer ke alwesius_notaris@yahoo.co.id, atau bbm (pin BB 7D4DB000) dengan menyebut nama dan wilayah jabatan, no. Telp kantor dan hp. Pembayaran di transfer ke rek. Bca no. 6870326112 a.n alwesius.(setelah transfer sms ke 08158825748, asli bukti transfer dibawa pada saat pelaksanaan .

Pengajar:
- Dr. (Candidat) M.J.Widijatmoko,SH, SpN.
- Alwesius, SH. MKn.

Peserta memperoleh :
- bahan pelatihan dan contoh2 akta (Hard Copi dan Soft Copi)
- 2 x coffee break dan makan siang.

Informasi: Sekretariat "INP" Jakarta, Kantor Notaris R.Suryawan B. Prasetio. SH, Jln.Kramat Raya No. 23 J, Jakarta Pusat, Telp:021-3100337 (Sdr. Herry)
Tks.Tempat terbatas.

NB: Yang sudah membayar tidak dapat dibatalkan tapi dapat diganti dengan pesewrta lain.Salam.Alwesius.SH,MKn.

MATERI PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA PT
1. Pembuatan Akta Pendirian + Pembahasan pasal2 tertentu yg esensial di dalam AD
2. Pembuatan Akta Perubahan, Perbaikan atau Pembetulan
3. Pembuatan Akta Risalah Rapat + Variasi berbagai keputusan RUPS
4. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat + Contoh RUPS yg dibuat dibawah tangan dan kapan kita membuat akta PKR
5. Pembuatan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat (Sirkuler) + Contoh Penyataan Keputusan para Pemgeng saham di luar RUPS (Sirkuler)
6. Pembuatan akta berkaitan dengan peneyesuaian AD PT dengan UUPT
7. Pembuatan akta untuk mengatasi permasalahan berkitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah expired serta tanggungjawab terhadap perbuatan hukum yg telah mereka lakukan.
8. Pembuatan akta berkaitan dengan adanya pemindahan hak atas saham (jual beli saham, hibah dan penyerahan hak atas saham)
9. Pembuatan akta berkaitan dengan adanya pengambilalihan saham ( akuisisi)
10. Penyelesaian permasalahan dan pembuatan akta berkaitan dengan penyetoran saham diluar setoran tunai (setoran dengan harta tidak bergerak, setoran dengan saham di perusahaan lain, setoran piutang)
11. Dll yang menyangkut berbagai permasalahan berkaitan dengan pembuatan akta PT lainnya.
MATERI PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA PK DAN AKTA2 JAMINAN
1. Pembuatan akta Perjanjian kredit dan pembahasan pasal2 tertentu yang ada di dalam akta PK.
2. Pembuatan akta Perubahan PK atau akta addendum.
3. Pembuatan akta Novasi.
4. Pembuatan akta-akta berlaitan dengan jaminan utang
a. APHT dan SKMHT
b. Akta jaminan Fidusia dan fariasinya berdasarkan obyek serta adanya pemberian jaminan fidusia oleh beberapa Pemberi Fidusia.
c. Pemberian jaminan secara cessie atai obeyk2 tertentu misalnya hak sewa atas kios;
d. Pemberian jaminan Gadai (Gadai saham, gadai deposito)
5. Jaminan berupa Blokir saldo rekening;
6. Jaminan berupa setoran jaminan;
7. Pembuatan akta Pernyataan Kesanggupan (LoU).
8. Pembahasan ,asalah tertentu berkaitan dengan pembauran akta PK dan akta2 juaminan
9. dll

Minggu, 18 Mei 2014

PEDOMAN SEDERHANA BAGI NOTARIS DAN PPAT DI DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS BAGI MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM BAGIAN PERTAMA

PEDOMAN SEDERHANA BAGI NOTARIS DAN PPAT DI DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS BAGI MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM
BAGIAN PERTAMA

Didalam menentukan ahli waris yang berhak mewaris bagi mereka yang tunduk pada hukum kewarisan Islam maka kita harus dapat mengetahui secara pasti siapa-siapa yang selalu tampil sebagai ahli waris dalam hal adanya seorang yang meninggal dunia (Pewaris). Hal ini penting untuk diketahui agar kita sebagai Notaris-PPAT tidak salah di dalam melaksanakan tugas jabatan kita sebagai Notaris/PPAT di dalam hal diminta bantuannya oleh klien untuk pembuatan suatu akta atau di dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien sehubungan dengan masalah pewarisan yang mereka hadapi.
   Walaupun kita tidak memahami secara detail mengenai pewarisan menurut hukum Islam setidak-tidaknya kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar di dalam hukum kewarisan Islam,  khusus di dalam menentukan siapa-siapa yang berhak tampil mewaris di dalam adanya peristiwa pewarisan.
Kelompok Keutamaan Pertama
Yang pertama kita harus pahami adalah siapa-siapa ahliwaris yang pasti tampil sebagai ahli waris apabila mereka ada (masih hidup), sepanjang mereka tidak terkena halangan untuk mewaris, misalnya tidak berhak mewaris karena telah membunuh Pewaris atau karena ia berbeda agama. Untuk  memudahkan penyebutan kita sebut saka mereka ini sebagai Kelompok Keutamaan Pertama sebagai ahli waris.[1]
 Sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam yang telah ditentukan di dalam Al Qur’an, As-Sunnah maupun Ijtihad, yang termasuk kedalam kelompok keutamaan pertama  ini adalah :
1.           Duda atau Janda/Para Janda; dan/atau
2.           Anak-anak Pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan;dan/atau
3.           Orang tua Pewaris (Bapak dan Ibu Pewaris).
Mereka-mereka ini tampil mewaris dan berhak mewaris atas hartab peninggalan Pewaris dengan bagian yang telah ditentukan. Jadi di dalam hal ada seorang meninggal dunia (Pewaris) dan kepada kita diminta bantuan oleh klien untuk mengurus balik nama waris di dalam rangka pembuatan akta, maka hal inilah yang utama harus kita perhatikan. Kita harus menanyakan kepada klien/ahli waris Pewaris, apakah para ahli waris dalam kelompok keutamaan pertama tersebut masih hidup/ada dan telah masuk sebagai ahli waris di dalam surat keterangan waris  (SKW)  yang mereka buat. Jika ada yang tidak atau belum masuk didalamnya maka kita harus tanyakan apa alasannya yang bersangkutan tidak masuk. Apabila alasan tersebut tidak berdasar maka kita wajib meminta kepada klien kita untuk dilakukan perubahan atas SKW tersebut.
Kapan Cucu tampil mewaris?
Jika kita mengikuti ketentuan yang diatur di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka cucu akan bertindak sebagai pengganti dari orang tuanya (anak pewaris) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris.
Namun jika kita mengikuti hukum kewarisan Islam menurut ajaran/madzhab “Syafi’i” yang berhak mewaris hanya cucu melalui anak laki-laki. Cucu melalui anak perempuan merupakan dzawil arhaam, yang tidak berhak mewaris kecuali tidak ada lagi ahli waris dzawil furudh dan asabah.
Di dalam mazhab “Syafi’i” Cucu melalui anak laki-laki tertutup oleh anak laki-laki. Jadi dalam hal ini cucu melalui anak laki-laki hanya akan tampil mewaris apabila tidak ada anak laki-laki yang berhak mewaris. Disamping itu juga cucu perempuan melalui anak laki-laki apabila mewaris bersama 1 (satu) orang anak perempuan maka cucu perempuan tersebut memperoleh bagian sebesar 1/6 (satu perenam) dan apabila anak perempuan tersebut ada 2 orang atau lebih maka cucu perempuan tertutup kedudukannya sebagai ahli waris oleh anak perempuan tersebut.
Kapan Saudara Kandung Pewaris tampil sebagai Ahli Waris?
Pada prinsipnya saudara-saudara kandung Pewaris tampil mewaris apabila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki melalui anak laki-laki dan Bapak Pewaris. Jadi di dalam hal Pewaris meninggal ketiga ahli waris tersebut maka saudara kandung Pewaris tidak tampil mewaris karena tertutup oleh ketiga ahli waris tersebut. Namun jika Pewaris hanya meninggalkan anak Perempuan saja atau cucu perempauan melalaui anak laki-laki saja, sedangkan bapak Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu maka  saudara kandung Pewaris akan tampil mewaris. Di dalam hal ini mereka akan tampil mewaris sebagai “Asabah”, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian sisa dari harta waris Pewaris (setelah dikeluarkan bagian para ahli waris dzawil Furudh yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, yang telah ditetapkan besarnya di dalam al Qur’an, As-Sunnah dan Ijtihad).
Jadi harus diingat jika Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki melalui anak laki-laki dan Bapak maka saudara kandung Pewaris tampil sebagai ahli waris. Dalam keadaan demikian  jika di dalam SKW saudara kandung Pewaris (jika ada/masih hidup dan tidak terhalang sebagai ahli waris)  tidak dicantumkan sebagai ahli waris maka kita wajib meminta kepada klien untuk melakukan perbaikan atas SKW tersebut.
Kapan Saudara sebapak dari Pewaris tampil mewaris?
Untuk memudahkan memahami mengenai kedudukan  saudara sebapak maka dapat dikatakan, apabila tidak ada saudara kandung Pewaris maka ketentuan yang berlaku bagi saudara kandung mutatis mutansis berlaku bagi saudara sebapak. Jadi semua orang yang mentup saudara kandung juga menutup saudara sebapak demikian seterusnya.
Apabila ada saudara kandung maka saudara kandung laki-laki juga menutup saudara sebapak. Jadi selama masih ada saudara kandung laki-laki maka saudara sebapak tidak tampil mewaris. Akan tetapi jika yang ada hanya saudara kandung perempuan maka pada prinsipnya saudara sebapak tampil mewaris sebagai asabah sepanjang saudara kandung perempuan tersebut tidak tampil mewaris sebagai asabah.
Kapan Saudara seibu dari Pewaris tampil mewaris?
Saudara seibu dari Pewaris tertutup oleh anak Pewaris, cucu Pewaris melalui anak laki-laki Pewaris, Bapak dan Kakek melalui bapak.  Jadi selama mereka ini masih ada/masih hidup maka saudara seibu tidak tampil mewaris. Jika saudara seibu tampil mewaris akrena tidak ada lagi orang yang mentupnya sebagai ahli waris maka saudara seiibu akan tampil mewarisw sebagai ahli waris dzawil furudh.
Kapan Kakek tampil mewaris?
Menurut madzhab “Syafi’i”, kakek disini adlah kakek melaui bapak, sedangkan kakek melalui ibu merupakan ahli waris dzawil arhaam. Kakek mewaris apabila Bapak Pewaris telah meinggal dunia terlebihb dahulu dari Pewaris. Pada prinsipnya kakek mewaris seperti bapak mewaris
Kapan Nenek tampil mewaris?.  
Nenek disini baik nenek melalui bapak maupun nenek melalui ibu. Nenek melakui bapak tertutup oleh bapak dan nenek melalui ibu tertutup oleh bapak dan ibu. Dengan demikian nenek melalui bapak akan tampil mewaris jika Bapak Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sedangkan nenek mellaui ibu akan tampil mewaris apabila bapak dan ibu Pewaris telah meninggal dunia ;lebih dahuklu dari Pewaris.
Demikian tulisan ringkas ini Penulis buat berdasarkan resume dari beberapa buku hukum kewarisan Islam yang penulis baca, agar dapat lebih mudah dipahami oleh para rekan notaris/PPAT guna dipakai sebagai pedoman di dalam menentukan siapa kira-kira yang akan tampil mewaris menurut hukum kewarisan Islam sehingga dapat menilai kebenaran isi SKW yang diserahkan kepadanya. Mudah-mudahan penulis tidak salah di dalam membuat rangkuman ini, mohon masukan dan koreksi dari yang lenbih memahami.
Jakarta, Mei 2014
Penulis
Alwesius, SH, M.Kn


[1] Meminjam istilah yang telah digunakan oleh Prof. Hazairin.i

PPJB TIDAK DAPAT DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK PEMBUATAN SKMHT

PPJB TIDAK DAPAT DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK PEMBUATAN SKMHT

      Walaupun sudah beberapa kali dibahas di dalam grup FBm masih saja banyak pertanyaan yang ditujukan kepada penulis, sehubungan dengan adanya permintaan bank untuk membuat akta jaminan (SKMHT) yang obyeknya masih didasarkan pada PPJB (belum AJB).  Pertanyaan tersebut telah beberapa kali diajukan kepada saya oleh rekan Notaris yang berbeda karena adanya permintaan dari bank yang berbeda.Rekan Notaris ybs menyatakan ketika ia ,menolak permintaan bank untuk membuat aktanya dan menyatkan bahwa PPJB tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pengikatan jaminan maka dijawan oleh pihak bank “kenapa tidak bisa , kenapa di bank X itu bisa dibuat dan notarisnya mau membuat akta jaminan tersebut”.Atas pertanayan rekan Notaris tersebut penulis  tetap mengatakan tidak bisa dan tolak saja pembuatan aktanya.
Rekan-rekan memang ada rekan kita yang berpendapat bisa saja dibuat SKMHTnya walaupun obyeknya masih berdasarkan PPJB, yaitu dengan membuat SKMHT dengan syarat tangguh, dengan menambah kalimat kurang lebih berbunyi “ ... sekarang ini untuk nanatinya apabila jual beli sebagaimana dimaksud dalam akta Perjanjian pengikatan Jual beli tanggal .... nomor .... yang dibuat dihadapan ......, yang salinannya bermetari cukup diperlihatkan kepada saya, notaris, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara ........ dan ...............”.Pendapat rekan notaris tersebut dapat dibenarkan jika kita hanya melihat hal tersebut dari sudut hukum perjanjian semata-mata. Benar memang perjanjian (skmht) tersebut diperbolehkan, tidak bertentangan dengan hukum perjanjian. Perikatan dengan syarat tangguh memng diperbolehkan sebagaimana dimasksud dalam pasal 1253 KHUPerdata dan seterusnya. Demikian juga apabila dilihat dari obyek perjanjian, benar obyek perjanjian dapat berupa barang/benda yang akan ada sebagaimana ditentukan dalam pasal 1334 ayat 1 KUHPerdata yang menentukan “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.   
Berkaitan dengan hal tersebut menurut penulis sebaiknya untuk melihat sesuatu masalah kita tidak hanya memandangnya dari sudut yang sempit saja, kita harus melihat masalah tersebut dari segala aspek baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.Pertama; karena hal ini berkaitan dengan aspek pemberian kredit, maka mari kita lihat ketentuan yang diatur di dalam UU Perbankan (UU no. 7 tahun 1992 jo UU No 10 tahun 1998) yang mengatur hal tersebut:
Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan menentukan:

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan  kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan pasal 8 ayaat 1 UU Perbankan menjelaskan:


Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah    yang  sehat.  Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam  arti  keyakinan atas  kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur  untuk melunasi  kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur....”

Berdasarkan ketentuan UU Perbankan tersebut sangat jelas bahwa kerdit yang diberikan oelh bank mengandung risiko dan untuk mengurangi risiko tersebut bank harus memperhatikan  asas-asas pemberian kredit yang sehar dalam arti harus ada keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan untuk mmeperoleh hal tersebut sebelum memberi kredit, bank harus melalukan penilaian yang seksama antara lain terhadap agunan yang diberikan Debitur/Penjamin/pemberi Agunan.
Kedua; Di dalam pemberian kredit bank harus meperhatikan prinsip pemberian kredit, yang dikenal dengan istilah “5 C Principle”, yaitu  Character(karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition(situasi dan kondisi).Jadi salah satu primsip di dalam pemberian kredit tersebut adalah adanya Colateral (jaminan).  Collateral  atau jaminan adalah agunan atau jaminan berupa barang atau benda  yang mungkin bisa disita atau dijual apabila ternyata Debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemberian jaminan ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam SK Direksi BI No. 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991.
Dengan melihat apa yang diuraikan diatas maka adanya jaminan atau agunan merupakan salah satu hal yang penting didalam pemberian kredit.Tanpa adanya jaminanyan dimaksud di dalam SK Direksi BI tersebut berarti telah terjadi pemberian kredit tanpa agunan, yang tentunya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian di dalam pemberiann kredit, yang dapat menimbulkan kerugian dan risiko pada bank.Tidak dipenuhinya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana bagi pihak Direksi, Dewan Komisaris atau pegawai bank yang bersangkutan karena telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaiman ditentuan din dalam pasal 49 UU Perbankan. Di dalam kejadian tertentu hal tersebut dapat juga terkena kepada pihak-pihak yang turut membantu terjadinya peristiwa pidana tersebut (mungkin saja Notaris).  
Kita kembali kepada pemberian jaminan yang didasarkan pada PPJB, yang diikat dengan SKMHT, yang menjadi pertanyaan, apakah dengan dibuatnya SKMHT tersebut telah dipenuhinya prinsip pemberian kredit, antara lain mengharuskan adanya collateral (jaminan/agunan).Penulis berpendapat bahwa apabila SKMHT tersebut telah menjadi dasar bagi persyaratan pencairan atau penarikan kredit oleh debitur maka dalam hal ini belum ada pemberian jaminan.Kenapa demikian? Oleh karena dengan PPJB berarti hak kepemilikan atas obyek agunan/jaminan tersebut belum berada ditangan pemberi agunan/pemberi jaminan/pemnberi hak tanggungan.Obyek jaminan tersebut masih merupakan ,ilik pihak lain, dengan demikian ketikan SKMHT ditandataganai dan kemudian dipakai seewbgaia salah satu syarat pencioatan/penarikan kredit tidak ada jaminan/agunan yang diberikan oleh Debitur dan karennya bertentangan dengan ketentuan UU Perbankan dan Peraturan BI.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Notaris atau PPAT wajib menolak pembuatan akta SKMHT yang obyeknya belum menjadi milik pemberi agunan. Sekalipun pemebri agunan di dadalam pembelian obyek jaminan tersebut telah membayar lunas harga obyek jaminan tersebut dan mengikatnya dengan PPJB lunas, tetap saja menurut ketentuan hukum tanah kita, yang bersangkutan belum menjadi pemilik dari obyek jaminan, apalagi kita ketahui masih saja ada kemungkinan jual beli sebagaimana dimaksud di dalam PPJB tersebut dapat tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Salam Penulis
Alwesius, SH,MKn


Selasa, 28 Januari 2014

KEWAJIBAN MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA





KEWAJIBAN MELEKATKAN SIDIK JARI                                             PENGHADAP PADA MINUTA AKTA
Oleh : Alwesius,S.H., M.Kn[i]

1.            Pendahuluan
Pada tanggal 15 Januari 2014 akhirnya Perubahan Undang-Undang Jabatan  Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN). Dengan diundangkannnya UU Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi kita para notaris.
Salah satu ketentuan ynag banyak mendapat perhatian di kalangan notaris berkaitan dengan ketentuan UU Perubahan UUJN adalah ketentuan mengenai sidik jari yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menentukan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ...c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;”.Ketentuan ini  banyak mendapat perhatian karena ada beberap hal yang belum jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut di dalam praktek notaris, walaupun penjelasan pasal tersebut tel;ah menyatakan “cukup jelas”.
Berkaitan dengan hal tersebut penulis sekali lagi menuangkan pendapat pribadi penulis berkaitan dengan masalah kewajiban untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. 

2.            Arti Sidik Jari
Sidik jari (finger print) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja
diambil, dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari  tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.[ii]
Dari pengertian tersebut dan juga dari tulisan-tulisan yang penulis baca baik yang berkaitan dengan sidik jari menurut penulis kata “sidik jari” dapat berarti tapak dari salah satu jari pada tangan atau kaki atau dapat juga berarti keseluruhan tapak dari jari-jari tangan maupun jari-jari kaki atau tapak dari kulit tangan kanan dan/atau kiri, atau tapak dari bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari dan atau tapak dari bagian kulit dati telapak kaki mulai dari tumit sa,pai ke ujung jari.  Jadi bisa bersifat tunggal maupun jamak. 

3.            Maksud ditetapkannya pasal mengenai sidik jari
Penulis belum memperoleh data atau informasi yang jelas apa yang menjadi latar belakang atau maksud ditetapkannya pasal 16 ayat 1 huruf c yang mewajibkan notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut. Namun dari pendapat atau komentar yang disampaikan rekan Syafran Sofian dan rekan Firdhonal  yang dikemukakan di salah satu jejaring sosial mungkin mendekati kebenaran bahwa pasal tersebut dicantumkan karena banyak penyangkalan yang dilakukan oleh penghadap terhadap keberadaan tandatangan yang betrsangkutan pada minuta akta Notaris serta sudah mulai hilangnya kepecayaan kepada Notaris.
Jika hal tersebut yang menjadi alasan maka menurut penulis makud dan tujuan dicantumkannya kewajiban untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut adalah agar dapat dilakukan pembuktian di kemudian hari apakah seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik dihadapan Notaris  untuk menandatangani suatu akta atau tidak. Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal perihal kehadirannya dihadapan Notaris atau menyangkal tandatangannya yang ada pada minuta akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap.

4.            Sidik jari yang mana yang wajib dilekatkan oleh Notaris
UUJN tidak menyebutkan secara tegas sidik jari yang mana yang wajib dilekatkan pada minuta akta.Karena UUJN tidak menyebutkan hal tersebut maka banyak pendapat yang bermunculan mengenai hal ini ada yang berpendapat yang dilekatkan adalah 10 (sepuluh) jari tangan, ada yang berpendapat 5 (lima) jari tangan kanan atau tangan kirin, ada yang berpendapat cukup cap ibu jari kanan/kiri saja.
Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut tentunya diharapkan pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut agar terjadi keseragaman di dalam praktek pengambilan sidik jari penghadap sehingga tidak akan menimbulkan penolakan-penolakan dari penghadap berkaitan dengan hal tersebut.dan juga pilihan penggunaan sidik jari yang mana menjadi mem;punyai dasar hukum yang jelas.
Memang untuk sementara PP INI dalam rapat PP ini telah mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa yang digunakan adalah cap ibu jari kanan saja.    Tapi ternyata adanya pendapat dari PP INI tersebut belum juga mengakhiri perbedaan pendapat mengenai sidik jari yang akan digunakan dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam UU Perubahan UUJN. Bahkan banyak rekan-rekan notaris yang masih bingung berkaitan dengan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dari komentar-momentar yang ada di jejaring sosial.
Berkaitan dengan hal tersebut dan berkaitan dengan arti sidik jari sebagaimana  penulis uraaikan di atas maka untuk sementara sebelum adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan penggunaan sidik jari maka dalam pembuatan akta para Notaris dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh PP INI yaitu ibu jari kanan. Namun demikian oleh karena tanggung jawab yang timbul berkaitan dengan pembuatan akta Notaris adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari notaris yang bersangkutan maka jika ada notaris yang menafsirkan lain mengenai hal tersebut tidak dapat disalahkan. Notaris dapat saja menggunakan kedua ibu jari kanan dan kiri atau mengguankan salah satu ibu jari tangan/kiri atau  menggunakan tiga jari tengah kanan/kiri  atau mengunakan lima jari tangan kanan/kiri atau menggunakan 10 (sepuluh) jari tangan.



5.            Dimana sidik jari tersebut harus dilekatkan
Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menentukan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ...c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.”
Penulis bukan ahli bahasa yang dapat menafsirkan arti kata “melekatkan” pada ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN. Namun dengan melihat bahwa kewajiban melakatkan sidik jari tersebut ditempatkan pada satu  kalimat yang sama dengan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen ini menunjukkan bahwa pengertaian “melekatkan surat dan dokukmen” adalah sama maknanya dengan “melakatkan sidik jari”. Melekatkan  surat dan dokumen artinya adalah surat dan dokuemn tersebut telah ada terlebih dahulu baru kemudian dilekatkan pada minuta akta.   Paralel dengan maknah  “melekatkan surat dan dokumen” tersebut maka “melekatkan sidik jari” adalah sidik jari tersebut telah ada terlebih dahulu dalam suatu lembar tersendiri dan kemudian notaris wajib melekatkan lembar tersemdiri yang memuat sidik jari penghadap tersebut pada minuta akta.
Jadi sidik jari harus dilekatkan pada minuta akta setelah sebelumnya sidik jari tersebut dibubuhi pada lembar tersendiri dihadapan notaris dan saksi-saksi.
Apakah untuk akta yang dibuat secara originali notaris juga wajib melekatkan sidik jari tersebut?
Dengan membaca ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN tersebut jelas bahwa kewajiban untuk melekatkan sidik jari hanya ada pada  akta yang dibuat dalam bentuk “minuta” akta, sedangkan pada akta yang dibuat dalam bentuk “originali” hal tersebut tidak diwajibkan dan juga tidak diperlukian. Namun demikian menurut penulis itu semua terpulangb kepada masing-masing notaris ynag membuat akta tersebut.

6.            Pengambilan sidik jari penghadap yang membuat beberapa akta
Dengan melihat bahwa  pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yang menentukan bahwa Notaris wajib melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta maka berarti kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap berlaku untuk setiap pembuatan minuta akta, baik untuk akta yang pertama dibuat maupun untuk akta-akta berikutnya, baik untuk akta yang dibuat pada hari yang sama maupun  untuk akta yang dibuat pada hari berbeda.
Sidik jari yang dilekatkan tersebut adalah sidik jari setiap penghadap, siapapun yang menjadi penghadap dalam pembuatan akta tersebut, baik penghadap bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa atau dalam jabatan atau kedudukan tertentu, termasuk sidik jari dari Direksi bank maupun pejabat lainnya, tanpa terkecuali semuanya berlaku sama.

7.            Cara pengambilan sidik jari
Pada umumnya sidik jari yangh sengaja diambil untuk keperluan tertentu diambil dengan menggunakan tinta basah yang kemudian dicapkan pada kertas/media tertentu dan diambil dengan cara-cara tertentu sehingga alur-alur yang terdapat pada sidik jari tersebut mudah terlihat/terbaca. Namun dengan perkembangan jaman sidik jari juga dapat diambil secara elektronik seperti yang digunakan pada sistem absensi secara elektronik.
Yang menjadi pertanyaan apakah pengambilan sidik jari yang dimaksud di dalam UUJN juga dapat dilakukan secara elektronik?. Jika kita berpegang kepada tidak adanya larangan mengenai hal tersebut di dalam UUJN serta dalam rangka mengikuti  perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan menurut penulis hal itu diperbolehkan. Namun untuk kepastiannya tentunya perlu ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

8.            Warna tinta yang digunakan
Penulis tidak menemukan peraturan yang mengatur mengenai warna tinta yang wajib digunakan dalam pengambilan sidik jari tersebut. Yang sering digunakan di dalam praktek pengambilan sidik jari adalah warna hitam. Sehubungan dengan hal tersebut untuk keseragaman warna tinta mungkin bisa disamakan saja dengan warna tinta yang digunakan pada stempel notaris.   

9.            Apakah sidik jari tersebut perlu dilegalisasi oleh Notaris?
UUJN tidak menentukan bagaimana bentuk dan tatacara pembubuhan sidik jari yang akan dilekatkan pada minuta akta tersebut. Oleh karena UUJN tidak mengharuskannya maka  memang tidak ada kewajiban untuk melegalisasai sidik jari tersebut sebagaimana ketentuan mengenai pengambilan sidik jari yang diatur di dalam pasal 1874 KUHPerdata. Pengambilan sidik jari sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN berbeda dengan dan tidak berkaitan sama sekali dengan  pengambilan sidik jari yang diatur di dalam pasal 1874 KUHPerdata maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menagtur perihal sidik jari tersebut.
Pengaturan sidik jari yang diatur didalam pasal 1874 KUHPerdata adalah menyangkut kekuatan pembuktian surat yang dibuat dibawah tangan apabila pembuatanya tidak dapat menandatangani surat yang bersangkutan dan membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut sebagai pengganti tandatangannya. Pasal 1874 KUHPerdata mengatur cap jempol sebagai pengganti tandatangan untuk surat-surat dibawah tangan, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk penggantian tandatangan dalam suatu akta otentik.Untuk akta otentik penggantian tandatangan cukup dilakukan dengan “Surrogat” tandatangan yang berisikan keterangan notaris yang dikonstantir oleh notaris dari keterangan penghadap yang bersangkutan perihal keinginannya untuk menandatangani akta akan tetap tidak dapat melakukannya karena alasan tertentu, serta keterangan tersebut dicantumkan pada akhir akta. Keterangan tersebut sebagai pengganti tandatangan karena keterangan tersebut berasal dari seorang Notaris yang dipercaya dan yang merupakan hakekat dari jabatan Notaris. Memberlakukan ketentuan pasal 1874 KUHPerdata pada suatu akta otentik adalah merupakan pengingkaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan UU kepada Notaris serta mendegredasi jabatan Notaris..
Oleh karena sidik jari dibubuhkan pada lembaran tersendiri yang merupakan surat dibawah tangan (karena juga ditandatangani oelh penghadap) maka terpulang kepada notaris yang bersangkutan apakah dalam pengambilan tersebut notaris melegalisasi sidik jari tersebut atau tidak.
10.       Hal-hal yang harus diperhatikan agar maksud diterapkannya ketentuaan menganai sidik jari dapat dipenuhi
Jika melihat  latar belakang atau maksud diadakannya ketentuan mengenai sidik jari di dalam UUJN seperti yang diuarikan di atas maka untuk tercapainya maksud tersebut menurut penulis sekurang-kurangnya  harus ada 4 (empat) hal yang harus dipastikan berkaitan dengan  pelekatan sidik jari tersebut, yatiu:
1)           Sidik jari tersebut benar beralas dari jari penghadap yang bersangkutan;
2)           Sidik jari tersebut bersumber langsung dari jari tangan penghadap, dalam arti tidak melalui prantara media lainnya;
3)           Sidik jari tersebut diambil berkaitan dengan pembuatan akta tertentu (diambil pada setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta ), yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas judul akta, tanggal akta, nomor akta, nama penghadap  dan bial diras perlu dikuatkan dengan tandatangan dari penghadap;
4)           Sidik jari tersebut diambil pada  hari dan tanggal yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat  berlangsungnya proses pembuatan akta dan sebelum penandatanganan akta. 
Keempat hal ini harus dipenuhi agar penghadap tidak dapat menyangkal atau sekurang-kurangnya dapat meminimlisir penyangkalan penghadap berkaitan kehadirannya dihadapan notaris untuk pembuatan akta yang bersangkutan.
Nah siapa yang dapat menerangkan bahwa keempat hal tersebut telah dipenuhi.Tentunya Notaris karena kewajiban pelekatan tersebut berkaitan dengan pembuatan akta notaris. Keterangan tersebut menurut penulis akan menjadi alat bukti yang kuat jika diterangkan didalam minuta akta, khususnya pada bagian akhir akta. 
Memang ada yang berpendapat hal tersebut tidak perlu diterangkan pada minuta akta, ya semua kita kembalikan kepada rekan-rekan Notaris.
11.       Pendapat penulis berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 c UUJN
Dari semula penulis tidak setuju adanya ketentuan mengenai kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta karena ketentuan tersebut menurut penulis  telah mengurangi kepercayaan yang diberikan oleh UU atau masyarakat kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.  Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris  merupakan alat bukti yang sempurna, apa yang diterangkan oleh notaris dalam akta yang bersangkutan harus diterima sebagai hal yang benar, karena akta autentik mempunyai kekuatan lahiriah, formal maupun materiel.
Adanya kehadiran para penghadap dihadapan notaris yang diterangkan di dalam akta adalah keterangan yang benar yang tidak perlu diperkuat dengan bukti lain, baik berupa sidik jari, foto rekaman dll. Adanya ketentuan ;pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN tentunya mengurangi atau mendegredasi kepercayan yang diberikan oleh masyarakat maupun UU kepada Notaris maupun produknya berupa akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.   
Namun demikian karena hal tersebut sudah merupakan suatu rumusan di dalam UU maka kita yang terikat sumpah jabatan harus tetap menjalaninya.

Demikian tulisan ringkas ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua.
Salam
Alwesius,S.H.,M.Kn



[i] Notaris-PPAT di Tangerang dan Dosen pada Program Magister Kenotariatan FHUI

[ii] id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari‎