Kamis, 14 Januari 2016

Beberapa Catatan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015

Beberapa Catatan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015
Oleh : Alwesius, SH, MKn
1.            Pendahuluan
Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 (PP 103) diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia demikian dinyatakan di dalam diktum “menimbang” huruf a PP 103, oleh karena itu perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peratiran Pemerintah nomor 41 tahun 1996 (PP 41).
Berkaitan dengan tujuan diterbitkannya PP 103 tersebut ada beberapa hal yang menurut penulis belum dapat dikatakan memeberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan kepemilikan rumah tinggal/hunian bagi orang asing tersebut. Untuk itu penulis mencoba memberikan beberapa catatan terhadap hal-hal yang dituangkan di dalam PP 103.
2.            Rumah Tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing
PP 103 menentukan rumah yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah “Rumah Tunggal”. Pasal 1 angka 2 PP 103 menentukan “Rumah Tunggal  adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.”
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP 103 tersebut maka orang asing hanya dapat memiliki rumah tinggal yang berupa “Rumah Tunggal”. Orang asing tidak dapat memikili rumah tinggal yang didirikan dalam bentuk “rumah kopel” atau “rumah deret”, dimana dinding rumah yang satu berdempetan dengan dinding rumah yang lain yang berada disebelahnya. Penulis kurang menegrti maksud dari ketentuan tersebut,  apakah karena rumah-rumah yang mempunyai dinding yang dibangun di atas perbatasan kaveling pada umumnya merupakan rumah-rumah yang masuk dalam kategori rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, yang pembangunannya pada umumnya ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan kecil atau ada maksud lain.

3.            Jumlah rumah tinggal/hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing
Di dalam PP nomor 41 tahun 1996  (PP 41)  di dalam pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa “Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah tinggal untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu”. Jadi jelas sekali bahwa sebelumnya telah diatur secara tegas jumlah pemilikan rumah tinggal/hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing yaitu hanya “sebuah” rumah tinggal/hunian saja. PP 103 tidak mengatur mengenai pembatasan jumlah kepemilikan rumah tinggal/hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing.
Tidak ditentukannya pembatasan atau jumlah rumah tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing menimbulkan   pertanyaan apakah orang asing dapat memiliki rumah tinggal/hunian lebih dari 1 (satu) rumah tinggal/hunian, apakah pembatasan pemilikan rumah tinggal/orang asing sama dengan pembatasan yang berlaku bagi waerga negara Indonesia. Pertanyaan tersebut tentunya harus mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga tercipta kepasrian hukum sebagaimana tujuan diadakannya Pasal 103. Kepastian tersebut tentunya dapat dituangkan didalam peraturan menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Penulis berpendapat sebaiknya tetap dilakukan pembatasan pemilikan rumah tinggal/hunian orang asing dan pemilikan itu dikaitkan dengan tempat tinggal dimana izin tinggal kepada orang asing tersebut diberikan. 
4.            Orang Asing yang dapat memiliki rumah/hunian di Indonesia
Sesuai ketentuan UUPA dan PP 40, orang asing yang dapat memiliki fhak atas tanah dan karenannya dapat memiliki rumah ringgal di Indonesia adalah orang asing berkedudukan di Indonesia. Pasal 1 angka 1 PP 103 menentukan “Orang asing yang berkedudukan di Indonesia  yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Inddonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.  Pasal 2 ayat (2) PP 103 menentukan  “Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. PP 41 tidak menentukan persyaratan “izin tinggal di Indonesia”.
Dengan adanya persyaratan mempunyai “izin tinggal di Indonesia” maka yang dapat memiliki rumah tinggal/hunian di Indonesia adalah benar-benar orang asing yang tinggal di  Indonesia, baik tinggal untuk sementara waktu maupun bersifat menetap. Persyaratan yang diatur didalam Pasal  1 dan Pasal 2 PP 103 tersebut merupakan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi oleh orang asing yang hendak memiliki rumah tinggal/hunian di Indonesia. Apabila
Apabila  Orang  Asing  atau  ahli  waris yang  merupakan Orang Asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau  mengalihkan  hak  atas  rumah  dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut hak  atas rumah dan  tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat maka rumah di lelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara atau  rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak milik   ( Pasal 10 ayat 2 PP 103)
5.            Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Orang Asing untuk keperluan rumah tinggal/hunian
Berdasarkan ketentuan UUPS, orang asing hanya dapat memeiliki hak pakai atau hak sewa tanah untuk bangunan. Hal ini ditegasklan lebihn lanjut di dalam PP nomor 40 tahiun 1996 (PP 40) maupun PP 41. PP 103 hanya mengatur kepemilikan rumah tinggal/hunian untuk orang asing atas rumah tinggal/hunian diatas hak pakai, baik hak pakai di atas tanah negara maupun hak pakai di atas tanah hak milik. PP 103 tidak mengatur mengenai hak sewa.
Pasal 102 ayat (1) PP 103 menenetukan “Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai”. Selanjutnya Pasal 4 PP 103 menentukan :
“(3)   Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan.
(4)    Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Jadi jelas berdasarkan ketentuan PP 103 rumah tinggal/hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah rumah tinggal/hunian yang berada di atas tanah hak pakai. Tidak diaturnya rumah tinggal/hunian di atas tanah hak sewa bukan berarti orang asing tidak dapat memiliki rumah tinggal/hunian di atas tanah hak sewa.Orang asing tetap boleh memiliki rumah tinggal/hunian di atas tanah hakl sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6.            Pemindahan hak atas rumah tinggal/hunian orang asing
Mengenai pengalihan hak pakai diatur di dalam Pasal 54 PP 40. Sesuai ketentuan Pasal 54 PP 40 tersebut, pemindahan hak dapat dilakukan, antara lain  melalui jual beli, hibah, tukar menukar. Untuk pemindahan hak atas hak pakai atas tanah negara harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk pemindahan hak pakat di atas hak milik harus memperoleh izin dari pemegang hak milik yang bersangkutan.
Berkaitan dengan hak pakai yang dimiliki oleh orang asing tentunya disamping harus memenuhi syarat tersebut, calon penerima haknya juga harus memneuhi syarat yang ditetapkan di dalam PP 103, jika calon penerima hak tersebut merupakan orang asing yaitu yang bersangkutan juga harus memiliki izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang beralku. 
7.            Pewarisan rumah tinggal/hunian orang asing
Prinsip umum dalam pewarisan, dengan meninggalnya seseorang maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu.Asas tersebut terdapat di dalam Pasal 830 KUHPerdata dan berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdata, emikian juga di dalam hukum Islam, walaupun terdapat perdendaan prinsip bahwa di dalam hukum Islam para ahli waris hanya menanggung hutanh/kewajiban Pewaris sebatas harta penginggalan yang ditinggalkan Pewaris. Demikian juga dengan ketentuan pewarisan lainnya yang penulis pahami dari literatur yang penulis baca dan selanjutnya tergantungb kepada sistem pewarisan yang dianut.
Sehubungan dengan hal tersebut maka pada prinsipnya jika seorang asing meninggal dunia maka haknya atas rumah tinggal/hunian tersebut beralih kepada ahli warisnya.Oleh karena rumah tinggal/hunian yang diwarisi oleh para ahli waris tersebut berada di Indonesia maka tentunya terhadap kepemlikan tanah berdasarkan pewarisan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai hukum pertanahan di Indonesia.
Ketentuan mengenai pewarisan rumah tinggal/hunian orang asing diatur didalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang menentukan:
    “(3)    Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan.
(4)       Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) PP 103 tersebut jelas bahwa apabila orang asing yang memiliki rumah tinggal/hunian meninggal dunia maka rumah tinggal tersebut beralih kepada ahli warisnya. Apabila ahli waris orang asing tersebut juga merupakan orang asing maka ahli waris yang bersangkutan harus mempunyai  izin tinggal di Indonesia.  Jika izin tersebut tidak dimiliki  maka ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai orang asing yang dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ia harus mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain yang memenuhi syarat, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur didalam Psal 7 PP 103.   
8.            Perpanjangan jangka waktu bagi Hak Pakai di atas tanah Hak Milik
Jangka waktu hak pakai atas tanah negara untuk keperluan rumah tinggal/hunian bagi orang asing adalah 30 tahun, demikian ditentukan di dalam Pasal 6 ayat (1) PP 103. Hak pakai tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan selanjutnya dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.(Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 PP 103).
Pasal 7 PP 103 memnetukan bahwa untuk hal Pakai di atas tanah hak milik dapat diberikan sesuai jangka waktu yang disepakati dengan  ketentuan tidak lebih lama dari 30 tahun. Dan kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan selanjutnya dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai    sesuai kesepakatan dengan pemegang hak milik atas tanah yang bersangkutan.
Di dalam PP 103 ada perubahan jangka waktu yang diberikan untuk hak pakai di atas tanah negara. Di dalam PP 40 hak pakai atas tanah negara diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama  20 tahun dan kemudian dapat diperbnaharui paling lama 30 tahun. Sehingga dengan demikian akan terdapat perbedaan jangka waktu antara hak pakai untuk orang asing dan hak pakai untuk Warga Negara Indonesia.
Perbedaan juga terjadi terhadap jangka waktu hak palai di atas tanah hak milik. Jika sebelumnya hak pakai tersebut tidak dapat diperpanjang melainkan hanya dapat diperharui, namun di dalam PP 103 hak pakai tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana cara melakukan perpanjangannya. Jika pemberiannya dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik   yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentunya perpanjanganya juga harus dilakukan dengan akta PPAT dan Mentyeri Agraria/Kepala BPN tentunya harus melakukan perubahan terhadap peraturan meneteri yang megatur mengenai bentu-nemtuk akta pertanahan, yang saat ini diatur di dalam  Perkaban nomor 8 tahun 2012.Berkaitan dengan hal tersebut tentunya terdapat tambahan bentuk akta yaitu berupa Akta Perubahan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik  atau Akta Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. 
9.            Perjanjian Pemisahan Harta
Catatan terkahir penulis berkaitan dengan PP 103 adalah berkaitan dengan ketentuan pasal 3 PP 103. Pasal 3 ayat 2 PP 103b menentukan Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Ketentuan ini sebenarnya hanya merupakan penegasan dari ketentuan yang terdapat di dalam UUPA maupun PP 40. Sesuai ketentuan UUPA dan PP 40, seorang warga negara Indonesia dapat menjadi subyek  Hak Milik, HGU, HGB atau Hak Pakai.
Sebenarnya sekalipun seorang WNI tersebut menikah dengan orang asing, sepanjang tanah yang dimiliki oleh WNI tersebut tidak ikut menjadi milik suami atau isterinya yang orang asing maka WNI tersebut tetap dapat memiliki tanahnya tersebut sama seperti dengan WNI lainnya. Yang menjadi permasalahan hukum adalah apabila disamping dimiliki oleh seorang WNI, tanah tersebut juga ikut dimiliki oleh suami atau isterinya yang orang asing . Apabila hal ini terjadi maka bagi mereka berlaku ketantuan Pasal 21 ayat 3 atau pasal 26 ayat 2 UUPA. Untuk menghindari yang bersangkutan terkena ketentuan Pasal 21 ayat 3 atau 26 ayat 2 UUPA yang mengakibatkan hak atas tanahnya hapus dan tanahnya menjadi tanah negara  maka tentunya seorang WNI yang hendak melangsungkan perkawinan dengan orang asing, yang merupakan hak asasinya untuk menikah dengan sispapun juga tanpa ada yang dapat menghambatnya, sudah sepatutnya jika tidak dapat dikatakan seharusnya,  dia juga harus melakukan upaya untuk melindungi hak asasi yang dimilikinya berdasarkan konstitusi tersebut. Ia harus melakukan upaya untuk melindungi hak asasinya tersebut yaitu dengan membuat Perjanjian Perkawinan. 
Pasal 103 ayat 2 menentukan  “Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan         merupakan   harta   bersama   yang   dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.”. Menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan “perjanjian pemisahan harta” di dalam Pasal 3 ayat 2 tersebut?. Menurut penulis yang dimaksud  “perjanjian pemisahan harta” tersebut adalah “perjanjian perkawinan” yang isinya menyangkut pemisahan harta diantara suami isteri. Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan.Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat sepanjang perkawinan dilangsungkan. Jika benar yang dimausd di dalam pasal 3 ayat 2 tersebut adalah “perjanjian perkawinan” maka pasal tersebut sifatnya hanya mempertegas ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya yang siatur di dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Yang menjadi persolan apabila “perjanjian pemisahan harta” tersebut ditafsirkan nulan sebagi perjanjian perkawinan melainkan perjanjian lain yang dapat dibuat oleh suami dan isteri sepanjang perkawinan mereka. Jika ini yang terjadi maka tentunya telah terjadi ketidakpastian hukum di dalan hukum perkawinan kita, khususnya hukum yang menyangkut harta benda perkawinan. Yang terakhir ini dapat menimbulkan berbagai pembuatan perjanjian simulasi, yang sebenarnya “terlarang”, akanm tetapi sekarang mendapat perlidungan di dalam hukum positif kita atau dilindungi oleh Pemerintah.
10.       Kesimpulan
Dari catatan-catatan diatas maka terlihat bahwa PP 103 ini belumlah tmemberikan kepastian hukum  sebagaimana tujuan pembuatannya.Untuk itu perlu dilengkapi dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua pihak/

Salam
Alwesius, SH,MKn.

Selasa, 17 November 2015

PENYEGARAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PEMBUATAN AKTA-AKTA BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN JAMINAN/AGUNAN SERTA AKTA-AKTA BERKAITAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PERMASALAHANNYA

PENYEGARAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PEMBUATAN AKTA-AKTA BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN JAMINAN/AGUNAN SERTA AKTA-AKTA BERKAITAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PERMASALAHANNYA
OLEH "INP JAKARTA" ALWESIUS, SH,MKn
BIAYA :
RP. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
PEMBAYARAN DIPERCEPAT:
- PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 NOPEMBER 2015 HANYA SEBESAR RP. 1.300.000.- (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SAJA.
Pelaksaaan:
Waktu : pada hari Sabtu (tanggal 12 DESEMBER 2015) dan Minggu ( tanggal 13 DESEMBER 2015) JAM O9.00 - 16.00;
Tempat : JAKARTA, HOTEL SENTRAL, JLN PRAMUKA NO. 63-64, JAKARTA PUSAT, TELP: 021 - 4257565
PESERTA MEMPEROLEH MATERI DAN CONTOH AKTA DAN SERTIPIKAT, MAKAN SIANG DAN 2 X COFFE BREAK
PENDAFTARAN DITUTUP TANGGAL 7 DESEMBER 2015 (ATAU SEBELUMNYA JIKA TELAH PENUH)
CARA PENDAFTARAN :
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 081310438333 (NAMA LENGKAP, JABATAN, ALAMAT, NO.HP). UNTUK MEMPEROLEH NOMOR PRA PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMPEROLEH NOMOR , TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP JATIASIH nomor Rek. 6755007181 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUKAN SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN DENGAN MENGIRIM BUKTI PEMBAYARAN MELALUI SMS/WA KE 081310438333.
4. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRANSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN KARTU NAMA.
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 081310438333 (WA). sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
NOTE: PESERTA YANG SUDAH TERDAFTAR TIDAK DAPAT DIBATALKAN DAN HANYA DAPAT DIGANTI OLEH PESERTA LAIN.
Tks
ALWESIUS, SH, MKn

Selasa, 20 Oktober 2015

BIMTEK UJIAN PPAT DI JAKARTA OLEH "INP JAKARTA" ALWESIUS, SH,MKn

PEMANTAPAN DAN PENYEGARAN PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN DAN BIMTEK PPAT DI JAKARTA OLEH "INP JAKARTA" ALWESIUS, SH,MKn
Pelaksaaan:
Waktu : pada hari Sabtu (tanggal 7 NOPEMBER 2015) dan Minggu ( tanggal 8 NOPEMBER 2015) JAM O9.00 - 16.00;
Tempat : JAKARTA, HOTEL SENTRAL, JLN PRAMUKA NO. 63-64, JAKARTA PUSAT;
Materi : Semua materi yang akan diujikan;
Pengajar : Alwesius, SH, MKn, (yang telah berpengalaman selama 27 tahun membantu para peserta ujian PPAT)
PENDAFTARAN : DIBUKA TANGGAL 21 OKTOBER 2015 DAN DITUTUP TANGGAL 28 OKTOBER 2015
BIAYA :
RP. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
PEMBAYARAN LEBIH AWAL :
- PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 OKTOBER 2015 HANYA SEBESAR RP. 1.300.000.- (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SAJA.
CARA PENDAFTARAN.
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 08158825748, UNTUK KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN, TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP JATIASIH nomor Rek. 6755007181 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUAN SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PESERTA, NOMOR PENDAFTARAN DAN NOMOR HP MELALUI SMS ATAU WA KE NOMOR 08158825748.
4. Email BUKTI PEMBAYARAN ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai NAMA ALAMAT Peserta, nOMOR PENDAFTARAN DAN NoMOR HP yg jelas dan lengkaP.
5. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRANSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN BAGI YG SUDAH NOTARIS DILENGKAPI DENGAN KARTU NAMA.
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 08158825748 (WA). PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
NOTE:
UNTUK PESERTA YG SUDAH PERNAH MENGIKUTI SEBELUMNYA DENGAN KAMI DAPAT MENGAJUKAN PERMOHON P[ENGURANGAN BIAYA MELALUI WA SEBELUM TANGGAL 25 OKTOBER 2015.
Tks
ALWESIUS, SH, MKn

Kamis, 27 Agustus 2015

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: BIMTEK PPAT BUKLAN SEPTEMBER 2015 DI JAKARTA OLE...

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: BIMTEK PPAT BUKLAN SEPTEMBER 2015 DI JAKARTA OLE...: BIMTEK PPAT DI JAKARTA OLEH "INP JAKARTA" BULAN SEPTEMBER Kami “INP JAKARTA”, kembali mengadakan BIMTEK PPAT DAN PENYEGARAN...

BIMTEK PPAT BULAN SEPTEMBER 2015 DI JAKARTA OLEH "INP JAKARTA"

BIMTEK PPAT DI JAKARTA OLEH "INP JAKARTA" BULAN SEPTEMBER
Kami “INP JAKARTA”, kembali mengadakan BIMTEK PPAT DAN PENYEGARAN HUKUM PERTANAHAN DAN KE-PPAT-AN, Yang akan diadakan pada hari Sabtu (tanggal 12 SEPTEMBER 2015) dan Minggu (tanggal 13 SEPTEMBER 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di JAKARTA, HOTEL CENTRAL, JLN PRAMUKA, JAKARTA PUSAT, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000..- (dua juta rupiah Rupiah).
PEMBAYARAN LEBH AWAL
-SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 AGUSTUS SEBESAR RP. 1.500.000.-(SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
CARA PENDAFTARAN.
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 08158825748, UNTUK KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN, TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP JATIASIH nomor Rek. 6755007181 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUAN SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PESERTA, NOMOR PENDAFTARAN DAN NOMOR HP MELALUI SMS ATAU WA KE NOMOR 08158825748.
4. Email BUKTI PEMBAYARAN ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai NAMA ALAMAT Peserta, nOMOR PENDAFTARAN DAN NoMOR HP yg jelas dan lengkaP.
5. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRANSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN BAGI YG SUDAH NOTARIS DILENGKAPI DENGAN KARTU NAMA.
PENUTUPAN PENDAFTARAN: TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 08158825748 (WA). PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
Tks
ALWESIUS, SH, MKn

Selasa, 14 Juli 2015

BIMTEK PPAT di SURABAYA (TEMPAT TERBATAS)

PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KE-PPAT-AN di SURABAYA (TEMPAT TERBATAS)
Atas permintaan rekan-rekan, kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn kembali akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Sabtu (tanggal 8 AGUSTUS 2015) dan Minggu (tanggal 9 AGUSTUS 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di SURABAYA (TEMPAT AKAN DIUMUMKAN KEMUDIAN .... DALAM TAHAP NEGOSIASI DENGAN PIHAK HOTEL SANTIKA PRIMERE DAN SWISSBELL HOTEL), dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000..- (dua juta rupiah Rupiah).
PEMBAYARAN LEBH AWAL
-BAGI YANG TELAH MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN PERTANGGAL 14 JULI 2015 DAN DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 16 JULI 2015 SEBESAR Rp. 1.300.000.-(SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)
-NAGI YANG MEMPEROLEH NOMOR PEMDAFTAR MULAI TANGGAL 15 JULI 2015 DAN PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 JULI 2015 SEBESAR RP. 1.500.000.-(SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
CARA PENDAFTARAN.
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 08158825748, UNTUK KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN, TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP JATIASIH nomor Rek. 6755007181 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUAN SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PESERTA, NOMOR PENDAFTARAN DAN NOMOR HP MELALUI SMS ATAU WA KE NOMOR 08158825748.
4. Email BUKTI PEMBAYARAN ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai NAMA ALAMAT Peserta, nOMOR PENDAFTARAN DAN NoMOR HP yg jelas dan lengkaP.
5. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRANSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN BAGI YG SUDAH NOTARIS DILENGKAPI DENGAN KARTU NAMA.
PENUTUPAN PENDAFTARAN: TANGGAL 4 AGUSTUS 2015
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 08158825748 (WA). PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
Tks
Salam
Alwesius, SH, MKn.

Selasa, 30 Juni 2015

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di MEDAN, SUMATERA UTARA (TEMPAT TERBATAS) .

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di MEDAN, SUMATERA UTARA (TEMPAT TERBATAS)
.
Atas permintaan rekan-rekan, kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn kembali akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Sabtu (tanggal 25 JULI 2015) dan Minggu (tanggal 26 JULI 2015) JAM O9.00 - 16.30, bertempat di MEDAN , GRAND -SWISS HOTEL, jln. S.Parman No. 217, Telp. (061) 4576999, dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURANJABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000..- (dua juta rupiah Rupiah).
PEMBAYARAN LEBH AWAL
-UNTUK PEMBAYARAN :
-SAMPAI DENGAN TANGGAL 5 JULI 2015 SEBESAR RP. 1.500.000.-
-tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 JULI 2015 SEBESAR Rp. 1.750.000.-
CARA PENDAFTARAN.
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 08158825748, UNTUK KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMEPROLEH NOMOR PENDAFTARAN, TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP PURI BEGAWAN nomor Rek. 5735062449 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUAN SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PESERTA, NOMOR PENDAFTARAN DAN NOMOR HP MELALUI SMS ATAU WA KE NOMOR 08158825748.
4. Email BUKTI PEMBAYARAN ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai NAMA ALAMAT Peserta, nOMOR PENDAFTARAN DAN NoMOR HP yg jelas dan lengkaP.
5. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRABSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN BAGI YG SUDAH NOTARIS DILENGKAPI DENGAN KARTU NAMA.
PENUTUPAN PENDAFTARAN: TANGGAL 20 JULI 2015
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 08158825748 (WA). PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
Tks
Salam
Alwesius, SH, MKn.

Sabtu, 20 Juni 2015

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di DENPASAR BALI (GELOMBANG KEEMPAT)

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di DENPASAR BALI (GELOMBANG KEEMPAT) --- TEMPAT TERBATAS ---
.
Atas permintaan rekan-rekan, kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn kembali akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Sabtu (tanggal 4 JULI 2015) dan Minggu (tanggal 5 JULI 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di DENPASAR BALI, (LOKASI HOTEL TEMPAT PELATIHAN AKAN DIUMUMKAN LEBIH LANJUT), dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah).
CARA PENDAFTARAN.
1. SMS ATAU WA TERLEBIH DAHULU KE NOMOR 08158825748, UNTUK KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN.
2. SETELAH MEMEPROLEH NOMOR PENDAFTARAN, TRANSFER Pembayaran ke rekening BCA KCP PONDOK GEDE PLAZA nomor Rek. 6870326112 a.n Alwesius,SH.
3. MEMBERITAHUAN SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PESERTA, NOMOR PENDAFTARAN DAN NOMOR HP MELALUI SMS ATAU WA KE NOMOR 08158825748.
4. Email BUKTI PEMBAYARAN ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai nama Peserta, nOMOR PENDAFTARAN DAN NoMOR HP yg jelas dan lengkaP.
5. MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA SAAT PELAKSANAAN DENGAN MENYERAHKAN BUKTI TRABSFER ASLI, PAS FOTO 3X4 (1 LEMBAR) DAN BAGI YG SUDAH NOTARIS DILENGKAPI DENGAN KARTU NAMA.
informasi lebih lanjut : ALWESIUS, SH di 08158825748 (WA). PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .
PENUTUPAN PENDAFTARAN: TANGGAL 30 JUNI 2015
PEMBAYARAN LEBH AWAL
-UNTUK PEMBAYARAN SEBELUM TANGGAL 25 JUNI 2015 SEBESAR RP. 1.500.000.-
Tks
Salam
Alwesius, SH, Lesti Nurlaeli MKn

Jumat, 05 Juni 2015

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA (GELOMBANG KETIGA)

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA (GELOMBANG KETIGA)
Tanggal 6 JUNI 2015 Batas Akhir Untuk pEmbayaran dipercepat
Atas permintaan rekan-rekan, kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn kembali akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Sabtu (tanggal 13 Juni 2015) dan Minggu (tanggal 14 Juni 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di Jakarta, THE ACACIA HOTEL, Jln. Kramat Raya Nomor 81 (Salemba) (telp: 021 – 3903030) , dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah). Pembayaran melalui transfer ke rekening BCA KCP PONDOK GEDE PLAZA nomor Rek. 6870326112 a.n Alwesius,SH.Bukti transfer di email ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai nama Peserta dan no HP yg jelas dan lengkap. Dan konfirmasi transfer dan pendaftaran peserta ke 08158825748 (WA). Informasi hub. Alwesius (08158825748 (WA), PIN BB: 54B9859C), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .PENDAFTARAN DITUTUP 10 JUNI 2015.
Note:
- PEMBAYRAN DIPERCEPAT SEBELUM 7 JUNI 2015 Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
PENDAFTARAN ULANG:
Pada hari pelaksanaan wajib daftar ulang dengan menyerahkan bukti transfer asli dan pas photo 3 x 4 serta bagi yg sudah Notaris didlengkapi dengan kartu nama.
Tks
Salam
Alwesius, SH, MKn.

Selasa, 28 April 2015

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA

Atas permintaan rekan-rekan guna membekali diri dengan ilmu2 berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan Ke-PPAT-an (Pengetahuan dan paraktek PPAT)  atau persiapan diri yang lebih baik untuk menghadapi ujian PPAT  kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Senin (tanggal 25 Mei 2015)  dan Selasa  (tanggal 26 Mei 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di Jakarta, THE ACACIA HOTEL, Jln. Kramat Raya Nomor  81 (Salemba) (telp: 021 – 3903030) , dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah). Pembayaran melalui  transfer ke rekening BCA KCP PONDOK GEDE PLAZA nomor Rek. 6870326112 a.n Alwesius,SH.Bukti transfer di email ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai nama Peserta dan no HP yg jelas dan lengkap. Dan konfirmasi  transfer dan pendaftaran peserta ke 08158825748. . Informasi hub. Alwesius (08158825748, 08131043833, PIN BB: 7d4db000), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .PENDAFTARAN DITUTUP 15 MEI 2015.

Note:
- Pembayaran dipercepat sebelum 5 Mei 2015 Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
PENDAFTARAN ULANG:
Pada hari pelksanaan wajib daftar ulang dengan menyerahkan bukti transfer asli dan pas photo 3 x 4 serta bagi yg sudah Notaris didlengkapi dengan kartu nama.
Tks
Salam
Alwesius, SH, MKn.


Rabu, 22 April 2015

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT...

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT...: ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI... : PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN ...

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA

PELATIHAN DAN BIMBINGAN KE-PPAT-AN di JAKARTA

Atas permintaan rekan-rekan guna membekali diri dengan ilmu2 berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan Ke-PPAT-an (Pengetahuan dan paraktek PPAT)  atau persiapan diri yang lebih baik untuk menghadapi ujian PPAT  kami “INP” Jakarta Alwesius, SH, MKn akan mengadakan bimbingan dan pencerahan pengetahuan hukum pertanahan dan ke-PPAT-an, yang akan diadakan pada hari Senin (tanggal 25 Mei 2015)  dan Selasa  (tanggal 26 Mei 2015) JAM O9.00 - 16.00, bertempat di Jakarta, THE ACACIA HOTEL, Jln. Kramat Raya Nomor  81 (Salemba) (telp: 021 – 3903030) , dengan Materi HUKUM PERTANAHAN, PERATURAN JABATAN PPAT, PENDAFTARAN TANAH, PEMBUATAN AKTA PPAT, ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN, KODE ETIK, dengan konstribusi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah). Pembayaran melalui  transfer ke rekening BCA KCP PONDOK GEDE PLAZA nomor Rek. 6870326112 a.n Alwesius,SH.Bukti transfer di email ke inpjakarta@yahoo.co.id disertai nama Peserta dan no HP yg jelas dan lengkap. Dan konfirmasi  transfer dan pendaftaran peserta ke 08158825748. . Informasi hub. Alwesius (08158825748, 08131043833, PIN BB: 7d4db000), sekretariat : kantor notaris R.Budi Suryawan P, SH, Jl. Kramat raya No. 23 J, Jakarta Pusat, telp: 021-3100337 (Herry) .PENDAFTARAN DITUTUP 15 MEI 2015.

Note:
- Pembayaran dipercepat sebelum 5 Mei 2015 Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
PENDAFTARAN ULANG:
Pada hari pelksanaan wajib daftar ulang dengan menyerahkan bukti transfer asli dan pas photo 3 x 4 serta bagi yg sudah Notaris didlengkapi dengan kartu nama.
Tks
Salam
Alwesius, SH, MKn.

Kamis, 19 Februari 2015

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI...

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI...: PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI) Oleh : Alwesius, SH, MKn Notaris - PPAT A.            P endahuluan Pasal...

PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI)

PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (AKUISISI)
Oleh : Alwesius, SH, MKn
Notaris - PPAT


A.           Pendahuluan

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan : “Pengambilihan  adalah perbuatan hukum yang dilakukan  oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan pengalihan saham baru dapat dikatakan sebagai pengambilalihan, apabila  perbuatan pengalihan saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan terbatas yang bersangkutan, yaitu dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru. Pada prinsipnya terjadinya pengendalian saham tersebut terjadi apabila pemegang saham memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang telah ditempatkan oleh oleh Perseroan.  Sehubungan dengna hal tersebut maka pengambilalihan terjadi apabila dengan dilakukan pengalihan saham tersebut mengakibatkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang menerima pengalihan saham menjadi lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan, yang memupunyai hak suara yang sah.  


B.     Cara pengambilalihan

Pasal 125 ayatb 1 UUPT mementukan bahwa pengambialihan dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan, melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
Jadi saham-saham yang akan diambilalih dapat merupakan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu saham-saham yang telah menjadi milik para pemegang saham atau saham-saham yang masih dalam simpanan atau saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.
Jika saham-saham yang akan diambilalih adalah saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan maka mekanisme yang dilakukan tentunya memlalui pemindahan hak atas saham, baik berupa jual beli saham atau penyerahan hak atas saham. Jika saham-saham yang akan diabil alih adalah saham-saham yang masih dalam simpanan tentunya dilakukan pengeluaran saham baru melalui mekanisme peningkatan modal yang ditempatkan/disetor melalui rapat umum para pemagang saham atau keputusan para pemegang saham di luar rapat (sirkuler), dimana pihak yang akan mengambilalih tersebut mengambil bagian dari saham yang dikeluarkan tersebut. Jika modal dasar dam modal ditempatkan/disetor telah sama besarnya maka tentunya terlebih dahulu dilakukan peningkatann modal dasar dan modal ditempatkan/modal disetor.
Pengambilalihan dapat dilakukan melalui Direksi Perseroan dan bisa juga silakukan secara langsung dari pemegang saham yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di dalam UUPT. Jika pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
Pasal 125 ayat 2 UUPT menentukan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh Badan hukum atau Orang Perseorangan. Pasal 125 ayat 4 UUPT menentukan bahwa dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum  Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaiman dimaksud dalam pasal 89 UUPT (jadi kuorum untuk pengambilaiahan sama dengan kuorum untuk menguabha anggaran dasar Perseroan)


C.           Tahapan/Proses Pengambilalihan yang dilakukan melalaui Direksi Perseroan

Jika Pengambilalihan dilakukan melalui Diresksi perseroan, maka tahpan Pengambilalihan tersebut ada;lah sebagai berikut:
1.          Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambialihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih (pasal 125 ayat 5);
2.             Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih  dengan persetujuan Dewan Komisaris menyurun RANCANGAN PENGAMBIL ALIHAN  yang berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 125 ayat 6..
3.             Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambil alihan  wajib mengumumkan RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN  paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan ybs dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.(pasal 127 ayat 2). Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan tersebut di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.(pasal 127 ayat 3)
4.             KREDITOR dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. (pasal 127 ayat 4). Jika dalam jangka waktu tersebuyt Kreditor tidak mengajukan keberatan maka Kreditor dianggap menyetujui Penggabungan. (pasal 127 ayat 5)
5.             Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Kreditor. Jika sampai pada hari RUPS keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Direksi maka  keberatan tersebut disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. (pasal 127 ayat 6).Selama peneylesaian belum tercapai maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 127 ayat 7)  
6.             RANCANGAN PENGAMBIL ALIHAN  diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. (pasal 127 ayat 1)
7.             RANCANGAN PENGAMBIL ALIHAN  yang telah disetujui oleh RUPS dituangkan dalam AKTA PENGAMBIL ALIHAN  oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. (pasal 128 ayat 1)
8.             Salinan Akta penggabungan Perseroan dilampirkan pada penyampaian peberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. (pasal 131 ayat 1)

D.           Pengambilalihan yang dilakukan langusng kepada para pemegang saham

Pasal 125 ayat 7 UUPT menentukan bahwa ketentuan pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 UUPT tidak berlaku bagi  pengambil alihan yang dilakukan langsung dari pemegang saham.  Jadi disini tidak perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan dan pembuatan Rancangan Pengambil alihan.

Pasal 125 ayat 8 UUPT menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud  pasal 127 ayat 2, 4, 5, 6 dan ayat 7 UUPT mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka pengambilalihan saham yang dilakukan langsung kepada pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125.Jadi sebelum dilakukannya pengambilalihan maka terlebih dahulu harus diumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan, yang wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sebelum dilakukannya RUPS.

Pengambil alihan dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan AD Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. (pasal 125 ayat 8 UUPT)

Salinan Akta Pemindahan Hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.            (pasal 131 ayat 2 UUPT)


Tks, smoga bermanfaat
Salam

Note:
Diskusi dan pertanyan lebih lanjut dapat dilakukan pada saat [elatihan yang akan kami adakan .



PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT SERTA STRATEGI NOTARIS/PPAT MENGHADAPI GUGATAN PERDATA
Menyambung pengumuman terdahulu, kami LP3H “INP Jakarta”, akan mengadakan PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN PPAT SERTA STRATEGI NOTARIS/PPAT MENGHADAPI GUGATAN PERDATA, yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu (tanggal 7 Maret 2015) dan hari Minggu (tanggal 8 Maret 2015), pukul 09.00 – 15.30, biaya Rp. 1.500.000.- , Bertempat di Hotel Sentral, Jln Pramuka, Jakarta Pusat, pendaftaran peserta mulai 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015, dengan cara transfer biaya pendaftaran ke rekening Bank BCA KCP Pondok Gede no. Rek: 6870326112 atas nama Alwesius SH, dan kirim bukti transfer ke alwesius_notaris@yahoo.co.id, atau bbm (pin BB 5188269C) dengan menyebut NAMA LENGKAP PESERTA (SEBUTKAN JUGA NAMA PEMEGANG REKENING YG MEMBAYAR), dan asli bukti transfer wajib dibawa pada saat pelaksanaan. .


Selasa, 17 Februari 2015

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: BEBERAPA CATATAN BERKAITIAN DENGAN PUTUSAN PRAPER...

ALWESIUS BICARA SEGALANYA TENTANG NOTARIS DAN PPAT: BEBERAPA CATATAN BERKAITIAN DENGAN PUTUSAN PRAPER...: BEBERAPA CATATAN BERKAITAN DENGAN  PUTUSAN PRAPERADILAN “BG” Oleh : Alwesius, SH, MKn 1.      Pendahuluan Putusan pra peradilan be...

BEBERAPA CATATAN BERKAITIAN DENGAN PUTUSAN PRAPERADILAN “BG”

BEBERAPA CATATAN BERKAITAN DENGAN  PUTUSAN PRAPERADILAN “BG”
Oleh : Alwesius, SH, MKn

1.     Pendahuluan
Putusan pra peradilan berkaitan dengan gugatan “BG”  berkaitan dengan status tersangka yang doberikannya telah dibacakan oleh hakim Sarpin pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015.
Dengan dibacakannya putusan tersebut maka bagi mereka yang berpihak kepada “BG” langusng meluapkan kegembiraannya atas kemenagan mereka, sedangkan bagian mereka yang berpihak kepada ‘KPK” hal ini dianggap sebagai awal dari suatu serangan balik oleh para koruptor.  
Terlepas dari masalah pro kontra tersebut, putusan telah dibacakan dan tentunya kita harus menghormati kepeutusan tersebut, sebab biar bagaimanapun juga hal tersebut merupakan sutau keputusan hakim yang bebas dan mandiri. Bagi pihak KPK yang meresa keberatan atas keputusan hukum tersebut tentunya dapat melakukan keberatan-keneratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KPK dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas keputusan tersebut dengan menyampaikan dalil-dalil hukum yang kuat agar keberatannya dapat diterima.
Walaupun keputusan hakim tersebut harus kita hormati, namun kita dapat saja melakukan penilaian atas keputusan dalam kasus BG tersebut. Tentunya penilaian yang kita ilakukan harus mepunyai alasan yang cukup berdasarr, jika tidak mau dikatakan asal jeplak.    
2.     Ketentuan mengenai Pra Peradilan di dalam KUHAP
Di dalam KUHAP ketentuan mengenai pra peradilan ini diatur di dalam pasal 10 KUHAP, yang menyebutkan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a.            sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b.            sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.              permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan asas Legalitas yang kita anut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 KUHP dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 KUHAP yang  mementukan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” maka jelas bahwa apa yang ditentukan didalam pasal 10 mengenai pra peradilan tersebut bersifat limitatif. Jadi terhadap alasan untuk diajukannya pra peradilan menurut penulis tidak dapat dilakukan penambahan lain untuk mengajukan pra peradilan.Seandainya pun hendak ditambah tentunya harus melalui perubahan UU.
3.     Bebarapa catatan berkaitan dengan putusan pra peradilan “BG”
Walaupun penulis belum membaca secara lengkap putusan yang telah dicakan oleh hakim Sarpin, namun dari apa yang penulis dengan melalui siaran di televisi, penulis henadk memberi bberapa catan berkaitan dengan putusan tersebut, yang sekurang-kurang menggelitik penulis untuk mengungkapkan pikiran penulis dalam tulisan ini.
Adapun catatan  penulis berkaitan dengan tulisan tersebut adalah:
a.            Alasan untuk mengajukan pra peradilan bersifat limitatif

Pasal 1 angka 10 KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai maksud atau pengertian atau definisi dari  “pra peradilan”, yang didalamnya mengatur hak-hak yang menjadi alsan atau dasar diajukannya pra peradilan.  Apa yang dimaksud pra peradilan dicantumklan didalam pasal 1 yang mengtur mengenai pengertian atau definisi dari suatu istilah yang dipakai di dalam KUHAP. Hal ini lazim diketemukan di dalam semua undang-undang maupun  di dalam suatu perjanjian/kontrak.

Dengan melihat pada tempat pengaturannya, yaitu pada ketentuan yang mengatur mengenai “difinis/isitilah/pengertian,   hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang bersifat membatasi agar tercapainya suatu kepastian mengenai arti atau makna dari sitilah itu. Istilah yang dimasukan didalam ketentuan umum yang mengatur mengenai difisi atau istilah atau pengertian dimaksudkan agar hal tersebut mejadi acuan atau pegangan didalam mengartikan atau menggunakan istilah tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dipeoleh suatu kepastian atau kepastian hukum bahwa istilah itu tidak akan diperluas melebihi dari apa yanbg telah ditentukan didalamnya, kecuali ketentuan itu sendiri yang membolehkannya untuk diperluas.( Definisi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas id.wikipedia.org/wiki/Definisi)

Disamping itu tentunya kita berpegang pada asas Legalitas sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.

Bersasarkan hal tersebut maka menurut penulis tidak tepat jika hakim memperluas makna ketentuan pasal 1 angka 10 KUAP tersebut.

  

b.           Pra peradilan merupakan “hak tersangka”
Para sarjana hukum tentunya sepakat bahwa mengajukan pra peradilan merupakan hak tersangka.  Orang yang tidak berstatus tersangka tentunya tidak dapat mengajukan pra peradilan. Pra peradilan dapat diajukan oleh keurga tersangka maupun pihak lain yang telah mendapat kuasa dari tersangka.   
Karena pra peradilan merupakan “hak tersangka” maka orang yang mengajukan pra peradilan haruslah berstatus “tersangka” (dan mengakui statusnya tersebut) dan karenanya ia harus menerima statusnya tersebut. Jika ia tidak mengakui statusnya tentu akibatnya ia tidak dapat menggunakan hak-hak yang melekat pada tersangka. Seandainya ada keberatan berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka maka keberatan itu hanya dapat diajukan pada proses pengadilan  bukan dalam proses pra peradilan.
c.             Polisi adalah merupalan aparat penegak hukum
Hakim sarpin dalam putusannya menyatkan bahwa BG bukan penegak hukum dengan alasan-alsan yang tersusun secara sistimatis untuk mendukung alasannya. Mendengar hal tersebut penulis sempta terperangah sejenak, apakah benar demikian, apakah benar hanya polisi yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik yang dapat masuk sebagai “penegak hukum”.
Secara sosiolgis tidak ada seorangpun yang akan membantah bahwa kepolisian adalah lembaga penegang hukum, oleh karenea itu semua orang berdimas sebagai polisi adalah merupakan aparat penegak hukum.
Secara yuridis apakah polisi merupakan penegak hukum atau bukan, tentunya kita harus melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur menegnai kepolisian serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegak hukum.
Yang pertama kita lihat tentunyan UU yang mangtaiurb mengenai kepolisian, yaitu UU Nomor 2 tahun 2002 (UU Kepolisian).
Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian menenetkan bahwa “  Kepolisian  adalah  segala  hal ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dan selanjutnya kita melihat ketentuan pasal 2 nya yang menentukan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari pengertian kepolisian sebagaimana imakusd di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 dikaitkan dengan  pasal 2 UU Kepolisian jelas bahwa kepolisian aa;lah merupakan lembaga penegak hukum. Hal tersebut juga ditentukan dio dalam Pasal 3 yang berbunyi:
KepolisiaNegarRepubliIndonesibertujuauntumewujudkakeamanadalam negeri  yang   meliputi   terpeliharanya   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat,   tertib   dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketenteraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.

Dan pasal 5 UU Kepolisian yang menentukan:
(1) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalammemeliharkeamanadaketertibamasyarakatmenegakkahukumserta memberikaperlindunganpengayomandapelayanakepadmasyarakadalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) KepolisiaNegarRepubliIndonesiadalaKepolisiaNasionayanmerupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Dan selanjutnyan dapat kita lihat didalam pasal 1 ayat 3 UU Kepolisian yang menentukan “Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  anggota  Kepolisian  Negara Republik       Indonesi yan berdasarka undang-undan memilik wewenan umum Kepolisian.” Serta juga tugas pokok Kepolkisian Negara Republik Indomesia, yang diatur di dalam Pasal 13 UU Kepolisian yang menentukan “
“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.   menegakkan hukum; dan
c memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Nerdasarkan uraian diatas menuerut penulis  tidak dapat lagi disangkal bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan lembaga penegak hukum, dengan demikian semua anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan aparat penegak hukum, termasuk tentunya “BG” sebagai seorang polisi beliau adalah seorang penegak hukum, tanpa melihat jabatan apa yang diembannnya di internal kepolisian.  
Tks
Alwesius.SH, MKn